FTSE Russell Pertahankan Status Pasar Modal RI, Tak Masuk Watch List

FTSE Russell mempertahankan Indonesia sebagai Secondary Emerging Market dan tidak memasukkan pasar modal RI ke Watch List dalam evaluasi yang diumumkan 13 November.
Lembaga indeks global itu mengakui kemajuan reformasi, terutama transparansi data pemegang saham, pemantauan transaksi, pengawasan, serta konsistensi penerapan aturan dan penegakan hukum.
FTSE Russell menunda penambahan saham baru, IPO, kenaikan free float, dan perubahan kapitalisasi hingga setidaknya Maret 2027 sambil terus memantau efektivitas reformasi.
Jakarta, IDN Times - Lembaga penyedia indeks global FTSE Russell mempertahankan Indonesia dalam klasifikasi Secondary Emerging Market atau pasar berkembang sekunder.
FTSE Russell juga tidak memasukkan pasar modal Indonesia ke dalam daftar pemantauan (Watch List) dalam evaluasi klasifikasi negara yang diumumkan pada Jumat (13/11)
1. FTSE Russell akui ada perkembangan positif reformasi pasar modal Indonesia

ilustrasi pasar modal (freepik.com/drobotdean) FTSE Russell mengakui perkembangan positif reformasi pasar modal Indonesia, khususnya langkah otoritas dalam memperkuat transparansi dan integritas pasar.
Pengakuan tersebut menjadi sinyal positif atas upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pasar modal nasional sekaligus memperkuat kepercayaan investor.
FTSE Russel menyampaikan bahwa otoritas pasar modal Indonesia telah menjalankan sejumlah langkah untuk meningkatkan transparansi pasar.
"FTSE Russell mengapresiasi perkembangan tersebut dan terus menjalin komunikasi dengan otoritas serta pemangku kepentingan pasar modal Indonesia," tulis keterangan tertulisnya.
FTSE Russell juga menyampaikan bahwa pihaknya membutuhkan waktu tambahan untuk mengevaluasi efektivitas berbagai kebijakan yang telah dijalankan otoritas pasar modal Indonesia.
"Evaluasi tersebut mencakup peningkatan transparansi data pemegang saham, penguatan pemantauan transaksi dan kriteria pengawasan, serta konsistensi penerapan ketentuan dan penegakan hukum," jelasnya.
2. FTSE Russell tunda penambahan saham Indonesia hingga Maret 2027

ilustrasi berinvestasi di pasar modal (pexels.com/mikhail nilov) Dalam pengumuman tersebut, FTSE Russell akan mempertahankan perlakuan terhadap saham Indonesia dalam peninjauan indeks Desember 2026 sebagaimana penerapan pada September 2026.
Sejumlah penyesuaian indeks tetap berjalan, termasuk pembaruan klasifikasi industri, pembaruan jumlah saham sesuai ketentuan, serta penghapusan konstituen indeks yang tidak lagi memenuhi persyaratan tertentu.
"FTSE Russell juga masih menunda sejumlah perubahan, antara lain penambahan saham baru termasuk saham hasil penawaran umum perdana (initial public offering/IPO), kenaikan free float, serta perubahan tertentu pada kelompok kapitalisasi pasar hingga setidaknya peninjauan indeks Maret 2027," ungkap FTSE Russell.
Kebijakan tersebut memberikan periode observasi tambahan bagi FTSE Russell untuk menilai implementasi dan efektivitas reformasi pasar modal Indonesia secara lebih menyeluruh.
3. FTSE Russell akan terus memantau perkembangan pasar modal Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI). (IDN Times/Vadhia Lidyana) FTSE Russell akan terus memantau perkembangan pasar modal Indonesia dan menjalin komunikasi aktif dengan otoritas terkait. Lembaga tersebut juga akan mempertimbangkan keputusan lebih lanjut mengenai penyesuaian indeks menjelang evaluasi Maret 2027.
Keputusan FTSE Russel tersebut memberikan kepastian mengenai keberlanjutan klasifikasi pasar modal Indonesia dalam kerangka penilaian FTSE Russell di tengah berlangsungnya berbagai langkah reformasi.
Status tersebut sekaligus menjadi momentum bagi otoritas dan seluruh pelaku industri untuk melanjutkan pembenahan struktural pasar modal nasional, terutama dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi, tata kelola, dan perlindungan investor.
Pengakuan FTSE Russell menunjukkan bahwa agenda reformasi pasar modal Indonesia memperoleh perhatian positif dari lembaga indeks internasional. Langkah penguatan transparansi, pengawasan, dan konsistensi penegakan ketentuan menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem investasi yang lebih kredibel, transparan, dan berintegritas.

























