Jokowi soal Pendanaan Transisi Energi: Butuhnya Modal, Bukan Utang!

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan, transisi energi membutuhkan investasi yang sangat besar, selain perlunya transfer teknologi dan kolaborasi dengan negara maju.

"Inilah yang menjadi tantangan dan sering menyulitkan negara-negara berkembang. Karena itu, Indonesia ingin memastikan bahwa transisi energi juga menghasilkan energi yang bisa terjangkau oleh rakyat, bisa terjangkau oleh masyarakat," tuturnya.

Sayangnya, hingga saat ini, pendanaan iklim yang diberikan kepada negara-negara berkembang untuk melakukan transisi energi masih bersifat business as usual, sebagaimana bank komersial pada umumnya.

Alhasil, pendanaan iklim yang dikucurkan ke negara berkembang dihitung sebagai utang yang akan membebani negara-negara berkembang.

"Padahal, seharusnya lebih konstruktif, bukan dalam bentuk utang yang hanya akan menambah beban negara-negara miskin maupun negara-negara berkembang," tambahnya.

Jokowi, dalam paparan di Stanford University, mengingatkan bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja karena menghadapi perubahan iklim.

"Dunia ini tengah sakit, perubahan iklim, transisi energi adalah isu yang sangat-sangat mendesak. Namun yang menjadi pertanyaan apakah negara-negara di dunia memiliki komitmen untuk bertanggung jawab dan mengambil peran?" tanya Jokowi.

Untuk Indonesia, kata dia, tidak perlu diragukan lagi komitmennya. Dalam hal ini, Indonesia telah menurunkan emisi 91,5 juta ton pada 2022.

Kemudian, laju deforestasi berhasil ditekan hingga 104 ribu hektare, kawasan hutan yang direhabilitasi seluas 77 ribu hektare, hutan bakau yang direstorasi seluas 34 ribu hektare. Itu hanya dilakukan dalam waktu satu tahun.

"Indonesia walks the talk, not talk the talk," tambah Jokowi.