Kadin Arsjad Minta Menkumham Tolak Permohonan soal Hasil Munaslub

17 Sep 2024, 15:50 WIB

Ridwan Aji Pitoko

Konferensi pers Kadin Indonesia terkait hasil investigasi penyelenggaraan Munaslub (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Intinya sih...

Kuasa Hukum Kadin akan minta Menkumham tolak hasil Munaslub ilegal.
Kadin akan sanksi anggota yang terlibat dan lakukan tindakan hukum pidana.
Kadin juga upayakan pembatalan hasil Munaslub lewat pengadilan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kuasa Hukum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hamdan Zoelva mengaku bakal meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) untuk menolak seluruh hasil yang dihasilkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Hal itu jadi salah satu langkah yang bakal ditempuh Kadin Indonesia agar Arsjad Rasjid tetap menjadi Ketua Umum.

"Kami secara resmi meminta ke Menkumham (Supratman Andi Agtas) kalau ada permohonan pengesahan pengurus baru dari hasil Munaslub yang tidak sah untuk ditolak dan tidak diproses. Kami lampirkan bukti-bukti yang lengkap bahwa Munaslub itu ilegal dan tidak sah," kata Hamdan dalam konferensi pers di Hotel JS Luwansa, Selasa (17/9/2024).

1. Sanksi kepada anggota Kadin yang melanggar

Anindya Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum Kamar Dagang Industri Indonesia (KADIN) lewat Munaslub yang digelar Sabtu (14/9/2024) (IDN Times / Trio Hamdani)

Selain itu, langkah lain Kadin Indonesia dalam menangani kisruh Munaslub adalah dengan memberikan sanksi kepada anggota-anggota yang terbukti menjadi inisiator dan terlibat dalam kegiatan tersebut.

"Kemudian yang kedua, kami akan melakukan tindakan-tindakan organisatoris kepada anggota yang melakukan pelanggaran-pelanggaran aturan organisasi dan ini sedang kami kaji secara detail siapa-siapa yang melakukan pelanggaran dan apa-apa pelanggaran yang dilakukan, tentu ini butuh proses," tutur Hamdan.

2. Penegakan hukum pidana

Munaslub Kadin (Dok Kadin Indonesia)

Hamdan juga menyatakan, Kadin Indonesia siap melakukan tindakan hukum berupa penegakan hukum pidana. Hal itu lantaran ada dugaan pemalsuan anggota Kadin provinsi yang hadir dalam Munaslub pada Sabtu, 14 September 2024.

"Kami akan melakukan tindakan hukum penegakan hukum pidana. Kalau nanti ditemukan, ternyata ada pemalsuan-pemalsuan yang terjadi dalam proses pelaksanaan Munaslub ini karena ternyata 21 provinsi menolak, lalu siapa yang mewakili Kadin provinsi? Ini kami sedang melakukan penelitian atas dokumen-dokumen yang terkait dan koordinasi dengan Kadin provinsi," beber Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) 2013-2015 tersebut.

3. Pembatalan hasil Munaslub lewat pengadilan

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Langkah terakhir yang disiapkan Kadin Indonesia adalah dengan mengupayakan pembatalan hasil Munaslub lewat pengadilan.

"Tentu langkah paling akhir kami akan melakukan upaya hukum pembatalan
hasil Munaslub melalui pengadilan. Saya kira itu langkah-langkah sementara yang kami sudah lakukan dan kami akan lakukan," ujar Hamdan.

Sebagai informasi, Munaslub Kadin Indonesia digelar pada Sabtu pekan lalu di Hotel St Regis Jakarta. Munaslub tersebut kemudian menghasilkan keputusan untuk mengangkat Anindya Novyan Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia menggantikan Arsjad Rasjid.

Selang sehari setelah Munaslub, Arsjad Rasjid menggelar konferensi pers untuk menyatakan bahwa kegiatan tersebut tidak sah dan ilegal karena tidak sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

"Kami semua ini sangat menyayangkan kegiatan Munaslub ilegal yang diselenggarakan Sabtu, 14 September 2024 di Hotel St Regis Jakarta sebagai upaya individu dan kelompok untuk mengambilalih kepengurusan Kadin Indonesia dengan menyalahi aturan yang berlaku sesuai dengan dasar hukum yang ada. Kami menegaskan bahwa kami tidak mengakui terjadinya Munaslub yang terjadi di hari Sabtu," papar Arsjad dalam konferensi pers di Hotel JS Luwansa, Minggu (15/9/2024).