Kapan Kereta Cepat Balik Modal? Wamen BUMN: 30-40 Tahun
Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko menegaskan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh merupakan proyek jangka panjang. Proyek infrastruktur dasar itu diprediksi baru bisa balik modal dalam waktu 30-40 tahun.
"Kalau proyek infrastruktur dasar seperti ini kan balik modalnya bisa 30-40 tahun," kata Tiko kepada awak media di Gedung Sarinah, Jakarta, Selasa (3/10/2023).
1. Ada tujuan besar di balik proyek jangka panjang Kereta Cepat
Dia mengatakan, proyek Kereta Cepat memang proyek yang dibangun dengan visi dan misi jangka panjang, termasuk untuk mengubah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan transportasi.
"Ini kan infrastruktur dasar yang memang perlu dibangun untuk jangka panjang yang mengubah pola peradaban transportasi Indonesia," tutur Tiko.
2. Pembengkakan proyek Kereta Cepat ditambal KAI dan Konsorsium China
Adapun saat ini proyek Kereta Cepat mengalami pembengkakan biaya alias cost overrun sebesar 1,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp18 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).
Pembengkakan biaya itu akan ditanggung oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang terdiri dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) atau PTPN VII; dan konsorsium China, Beijing Yawan HSR Co.Ltd.
Untuk menutupi pembengkakan biaya tersebut, konsorsium Indonesia yang dipimpin PT KAI akan mengajukan pinjaman ke China Development Bank (CDB). Adapun bunga pinjaman itu telah disepakati sekitar 3,6-3,7 persen.
“Ini lagi final, term sheet-nya lagi mau kita keluarkan karena tergantung dari penjaminan. Minggu ini harusnya keluar, tapi sekitar 3,6-3,7 lah,” ucap Tiko.
3. Risiko pinjaman buat tutupi pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat ditanggung KAI
Dengan demikian, KAI yang akan menanggung risiko pinjaman untuk menambal pembengkakan biaya Kereta Cepat tersebut karena saat ini KAI memiliki kondisi keuangan yang sehat. Namun, pemerintah akan memberikan jaminan kepada KAI untuk menahan risiko yang ditanggung dari pengajuan pinjaman untuk menutupi pembengkakan biaya itu.
“Jadi tetap risiko pertama ada di KAI sebenarnya, karena KAI kan sehat. Nah itu pemerintah tidak menjamin langsung ke KCIC, tapi menjamin KAI,” tutur Tiko.
