Kebijakan Kenaikan Harga BBM Subsidi Diserahkan ke Prabowo

05 Agu 2024, 17:58 WIB

Trio Hamdani

SPBU Pertamina (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Intinya sih...

Pemerintah Jokowi tidak akan naikkan harga BBM bersubsidi, kebijakan diserahkan kepada pemerintahan mendatang yang dipimpin Prabowo Subianto.
Kenaikan harga BBM bersubsidi sempat dibahas namun tidak dilanjutkan karena fokus pada menjaga harga dan penyaluran subsidi tepat sasaran.
Pemerintah tetap fokus pada peningkatan kualitas dan subsidi tepat sasaran bagi golongan yang membutuhkan, seperti UMKM, nelayan, dan pengendara sepeda motor.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo tidak ada rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kebijakan tersebut diserahkan kepada pemerintahan mendatang yang dipimpin Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin mengungkapkan kenaikan harga BBM bersubsidi sempat dibahas, namun diskusi tersebut tidak dilanjutkan.

Dia menjelaskan saat ini pemerintah sedang berada dalam masa transisi, sehingga niat utama adalah menjaga harga BBM bersubsidi.

“Kenaikan harga itu sempat kita diskusikan sebentar mengenai harga, tapi diskusi itu kita tidak lanjutkanlah. Karena niat kita untuk sekarang, ini kan tentunya sudah masa transisi ya,” kata dia dalam diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).

1. Kebijakan harga BBM subsidi jadi hak pemerintah mendatang

Presiden Indonesia terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto (Diskominfo Kepri)

Rachmat menyatakan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi selayaknya menjadi hak pemerintah yang baru jika memang ingin melakukannya. Dia menegaskan niat pemerintah saat ini adalah mempertahankan harga BBM bersubsidi, dan di saat yang bersamaan mendorong penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran.

Menurutnya, penghapusan subsidi BBM yang akan mengakibatkan kenaikan harga harus diikuti dengan langkah-langkah lain, seperti pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dan persetujuan dari DPR RI, yang tentunya memerlukan proses panjang.

“Ibaratnya sebenarnya ini hak pemerintah yang baru lah untuk bisa melaksanakan itu kalau memang ingin,” tuturnya.

2. Pemerintah juga ingin meningkatkan kualitas BBM

Pertamax Green 95. (dok. Pertamina)

Pemerintah menegaskan tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak subsidi. Fokusnya adalah pada peningkatan kualitas dan subsidi tepat sasaran bagi golongan yang membutuhkan.

“Jadi kita nggak ada rencana untuk satu, menaikan harga BBM bersubsidi. Jadi BBM bersubsidinya harganya sama. Yang kita inginkan sebenarnya, adalah kualitasnya secara bertahap bisa naik,” kata dia.

3. Pemerintah tak akan membatasi BBM subsidi untuk yang butuh

Ilustrasi (dok. Pertamina)

Rachmat menegaskan pemerintah akan memastikan golongan yang membutuhkan, seperti UMKM, nelayan, pengendara sepeda motor, taksi, angkutan umum, taksi online, dan ojek online, tetap mendapatkan subsidi BBM.

“Kita akan jaga lah karena kita juga yakin ya ini memang kita perlu menjaga mereka.

Di sisi lain, Rachmat menyatakan bahwa ada golongan yang seharusnya dapat menerima dengan lapang dada untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi lagi, karena filosofi subsidi bukan untuk mereka.

Dia menekankan urgensi subsidi yang tepat sasaran untuk memastikan dana subsidi dimanfaatkan oleh pihak yang benar-benar membutuhkan.