5 Kebijakan Penting agar Indonesia Lepas dari Jebakan Kelas Menengah

Kamu pasti setuju kalau punya kerjaan itu penting. Tapi gak cuma soal punya kerjaan, yang lebih penting lagi adalah kualitasnya. Sayangnya, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja seperti manufaktur dan pertanian justru tumbuh di bawah rata-rata nasional. Sementara sektor yang tumbuh pesat, seperti transportasi dan komunikasi, gak semua mampu menyediakan pekerjaan layak secara massal.

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Indonesia butuh strategi baru untuk menciptakan pekerjaan yang gak hanya banyak, tapi juga layak. Salah satu langkahnya adalah menghidupkan kembali sektor manufaktur padat karya yang dulu pernah jadi tulang punggung ekonomi. Ini penting supaya kelas menengah bisa tumbuh dengan fondasi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

Banyak negara kelas menengah terjebak karena terlalu fokus pada investasi tanpa mendorong inovasi. Dalam laporan World Bank’s 2024 World Development Report, dijelaskan bahwa banyak negara masih mengandalkan pendekatan lama yakni menarik investasi besar-besaran, tetapi lupa soal pengembangan teknologi dan kreativitas. 

Indonesia perlu ubah cara pandangnya. Investasi tetap penting, tapi harus dibarengi dengan dorongan inovasi, terutama di sektor digital dan ekonomi hijau. Negara seperti Korea Selatan berhasil jadi negara maju karena gak cuma menggaet investor, tapi juga memperkuat riset, teknologi, dan kualitas pendidikan.

Selama ini, banyak proyek infrastruktur besar ditangani oleh BUMN. Tapi kalau dikelola tanpa transparansi, ini bisa jadi bumerang. Beberapa BUMN seperti Wijaya Karya dan Waskita Karya bahkan dilaporkan kesulitan keuangan karena menangani proyek-proyek yang gak menguntungkan.

Pemerintah ke depan perlu reformasi tata kelola BUMN dan buka ruang lebih luas untuk sektor swasta. Menurut sumber dari RPJPN 2025-2045, keterlibatan swasta bisa mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa membebani APBN. Tapi tentu saja harus tetap diawasi supaya gak merugikan masyarakat.

Downstreaming alias hilirisasi industri jadi salah satu strategi utama pemerintah buat naik kelas. Contohnya, hilirisasi nikel untuk produksi baterai kendaraan listrik. Tapi ini gak bisa dijalankan asal-asalan.

Menurut dokumen RPJPN, banyak BUMN yang ditunjuk untuk proyek ini belum punya pengalaman atau teknologi mumpuni. Kalau gak hati-hati, bisa-bisa pasar jadi terdistorsi dan swasta lokal malah terpinggirkan.

Solusinya, kebijakan hilirisasi harus lebih ramah pasar. Libatkan swasta dan pastikan ada transfer teknologi yang jelas dari investor asing. Jangan hanya bergantung pada BUMN.

Kebijakan penting agar Indonesia lepas dari jebakan kelas menengah yang terakhir adalah membangun sistem pendidikan dan pelatihan yang relevan. Tujuannya agar kamu dan generasi muda di masa depan bisa bersaing menggunakan skill sesuai kebutuhan industri.

Sayangnya, fakta di lapangan menyatakan bahwa banyak lulusan pendidikan yang gak siap kerja. Ini jadi masalah serius karena bikin banyak tenaga kerja akhirnya terjebak di pekerjaan informal atau bergaji rendah.

Menurut penelitian dalam World Development Report 2024, pendidikan yang sinkron dengan dunia kerja jadi kunci untuk naik kelas ekonomi. Jadi, kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan industri digital, manufaktur modern, dan ekonomi hijau. Pemerintah juga perlu perkuat pendidikan vokasi dan pelatihan kerja berbasis teknologi.

Keluar dari jebakan kelas menengah bukan perkara gampang. Tapi kalau kamu lihat negara seperti Korea Selatan, mereka bisa membuktikan bahwa ini bukan mimpi. Kuncinya ada di kebijakan yang tepat, konsisten, dan berorientasi masa depan. Mulai dari menciptakan pekerjaan layak, mendorong inovasi, melibatkan swasta, hingga reformasi pendidikan, semua harus dijalankan bersama-sama.

Jadi, saat kamu ikut mendukung kebijakan yang berpihak pada pembangunan jangka panjang, itu artinya kamu juga ikut ambil bagian dalam misi besar: mewujudkan Indonesia jadi negara maju di 2045.