Kemenkeu: Nilai Aset Negara Naik, Tembus Rp11 Ribu Triliun

16 Jul 2021, 15:53 WIB

Ilustrasi menabung. (IDN Times/Sukma Shakti)

Jakarta, IDN Times - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mencatat nilai aset negara mengalami kenaikan pada 2020 menjadi sebesar Rp11.098,67 triliun. Angka ini naik cukup signifikan dibanding sebelumnya yang sebesar Rp10.457,53 triliun.

Harta orang terkaya di Indonesia dipastikan bertambah tahun ini. Adapun, orang terkaya yang dimaksud adalah Rionald Silaban selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan .

"Aset di neraca tahun ini (2020) kita totalnya ada Rp11 ribu triliun atau naik dari tahun lalu yang Rp10 ribu triliun," kata Direktur Barang Milik Negara Direktroat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu, Encep Sudarwan, dalam media briefing yang digelar secara virtual, Jumat (16/7/2021).

1. Rincian total aset BMN yang ada di DJKN Kemenkeu

Ilustrasi aset investasi (IDN Times/Sukma Shakti)

Dari Rp11 ribu triliun lebih tersebut, aset tetap menyumbang persentase terbesar, yakni 53,84 persen atau sekitar Rp5.976,01 triliun.

Aset tetap itu pun terdiri atas tanah, peralatan dan mesin (P/M), gedung dan bangunan (G/B), jalan, irigasi, dan jaringan (JIJ), aset tetap lainnya (ATL), serta konstruksi dalam pengerjaan (KDP).

"Aset tetap paling besar adalah tanah, itu nilainya Rp4.500 triliun. Sekitar 80 persen tanah paling mahal," ujar Encep.

Rinciannya, aset tetap tanah senilai Rp4.539,89 triliun, P/M Rp706,97 triliun, G/B sebesar Rp395,81 triliun, JIJ sebesar Rp940,90 triliun, ATL senilai Rp55,49 triliun, dan KDP senilai Rp161,81 triliun.

"Nilai aset tetap mengalami kenaikan sebesar Rp185,6 triliun atau 2,81 persen. Persentase kenaikan terbesar terjadi pada KDP sebesar Rp24,5 triliun atau 17,86 persen, hal ini disebabkan karena penyelesaian pembangunan dengan KDP lebih kecil dibandingkan dengan mutasi penambahan KDP," tutur Encep.

Total aset BMN kedua terbesar disumbang oleh investasi jangka panjang dengan nilai Rp3.173,08 triliun. Kemudian aset lainnya sebesar Rp1.225,10 triliun, aset lancar senilai Rp665,16 triliun, dan piutang jangka panjang senilai Rp59,32 triliun.

2. Aset BMN naik terus dalam kurun waktu 10 tahun terakhir

Ilustrasi grafik (IDN Times/Arief Rahmat)

Perolehan aset BMN tahun 2020 melanjutkan tren positif pertumbuhan yang telah berlangsung sejak 10 tahun terakhir.

Encep menyatakan bahwa dalam kurun waktu satu dekade terakhir, aset BMN cenderung terus mengalami kenaikan. Pengecualian terjadi hanya pada 2013.

Data DJKN Kemnenkeu menunjukkan aset tetap BMN pada 2013 hanya Rp1.710 triliun, lebih kecil dari 2012 yang berhasil memperoleh Rp1.895 triliun.

"Kenapa 2013 turun? karena kami di DJKN mulai memberlakukan penyusutan aset, nilai asetnya nilai bersih. Penyusutan pertama kali dengan nilai Rp387 triliun sebagai pengurang aset tetap," ujar Encep.

3. Kementerian PUPR jadi kementerian paling kaya pada 2020

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Sekjen PUPR Mohammad Zainal Fatah saat bertemu dengan Duta Besar Hungaria untuk Indonesia Judith Nemeth Pach di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (22/06/2021). (Dok. Kementerian PUPR)

Di sisi lain, Encep juga memaparkan data terkait kementerian/lembaga (K/L) dengan nilai BMN terbesar selama 2020.

Ada 10 K/L yang menguasai 90 persen nilai BMN dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berhasil menduduki posisi pertama dan menjadikannya sebagai kementerian paling kaya selama 2020.

"K/L yang paling besar untuk sekarang ini adalah PUPR dengan total BMN Rp1.900 triliun atau 29 persen dari seluruh nilai BMN, kemudian diikuti Kemenhan, Kemensetneg, Kemenhub, Kemendikbud, Polri, dan Kemenkeu," kata Encep.

Berikut ini data BMN yang dimiliki 10 besar K/L di Indonesia

- Kementerian PUPR Rp1.937,73 triliun
- Kementerian Pertahanan Rp1.749,48
- Kementerian Sekretariat Negara Rp636,39 triliun
- Kementerian Perhubungan Rp516,10 triliun
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp421,87 triliun
- Polri Rp309,59
- Kementerian Keuangan Rp114,25 triliun
- Kementerian Agama Rp110,43 triliun
- Kementerian Kesehatan Rp108,65 triliun
- Kementerian Pertanian Rp81,28 triliun