Kementerian BUMN Minta Impor Darurat KRL Bekas Tahun Ini

Tiko mengatakan, impor krl darurat dibutuhkan karena jumlah armada KRL yang laik beroperasi sudah tak cukup lagi untuk menampung penumpang yang terus bertambah.

Apalagi, jumlah penumpang KRL di jam-jam sibuk (peak hour) sangat penuh, sampai penumpang harus berdesak-desakan di dalam gerbong.

"Kita kaget traffic melonjak luar biasa, sementara kalau kita dorong INKA untuk retrofit butuh waktu. Makanya kita ini, tapi kembali ini bukan impor permanen. Karena semangatnya pemerintah mau TKDN. Ini izin impornya benar-benar darurat," ujar Tiko.

Tiko mengatakan, modernisasi teknologi atau retrofit KRL bekas akan tetap dilakukan. Namun, baru bisa rampung pada tahun 2024. Sedangkan, impor darurat KRL bekas perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan armada pada tahun 2023 ini.

"Kita punya beberapa kereta lama yang bisa diretrofit juga, itu lagi kita hitung berapa dan kebutuhannya seperti apa. Itu prosesnya sekitar 12 bulan bisa buat 2024," tutur Tiko.

Tiko mengatakan, krl bekas yang akan diimpor dari Jepang memiliki spesifikasi yang baik. Namun, kendalanya ada di perizinan impor saja. Oleh sebab itu, pihaknya ingin mengajukan impor darurat. Nantinya, pengadaan impornya tetap menggunakan dana PT KAI Commuter atau KCI.

"Sumbernya sama, spek sudah jelas kok. ini masalah izin saja. Memang saat ini posisi izin untuk itu izin impor permanen gak dikasih, dianggap tidak sesuai dengan semangat pemerintah untuk TKDN," tutur dia.

Sebagai informasi, sebelumnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tak merekomendasikan impor KRL bekas dari Jepang.

Ada empat alasan mengapa BPKP tak merekomendasikan impor KRL bekas yang diajukan oleh KCI. Pertama, BPKP menyatakan rencana impor KRL bekas tidak mendukung pengembangan industri perkeretaapian nasional.

Poin kedua, BPKP menyatakan KRL bekas yang diimpor dari Jepang tidak memenuhi kriteria sebagai barang modal bukan baru yang dapat diimpor sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 29 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang mengatur kebijakan dan pengaturan impor.

Poin ketiga masuk ke dalam teknis operasi KRL, di mana BPKP menemukan jumlah armada kereta yang dimiliki KCI masih cukup untuk menampung penumpang.

Temuan terakhir dari BPKP ialah terkait perkiraan biaya pengiriman jika melakukan impor KRL bekas dari Jepang.