Kepala BGN Ngaku Sulit Dapat Mitra Dapur MBG di Papua
- Baru 15 persen dari target SPPG di Papua.
- Jumlah SPPG yang dibutuhkan bisa melebihi perhitungan.
- Panggil kepala daerah di Papua buat bahas kelanjutan MBG.
Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana membeberkan sulitnya mendapatkan mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Papua. Hingga saat ini, baru ada 63 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua.
Dadan mengatakan, minat menjadi mitra MBG di Papua memang sedikit. "Karena jarang ada mitra mau masuk di Papua," kata Dadan usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, di Jakarta, Kamis (10/7/2025).
1. Baru 15 persen dari target SPPG di Papua
Dadan mengatakan, seharusnya ada 411 SPPG di Papua, baik Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Dengan demikian, jumlah SPPG yang beroperasi baru 15,3 persen dari target.
"Dan dari 411 yang harus ada, yang berbasis hitungan agregasi, 1 SPPG kan 3 ribu (penerima manfaat)," ucap Dadan.
2. Jumlah SPPG yang dibutuhkan bisa melebihi perhitungan
Namun, jumlah SPPG yang dibutuhkan di wilayah Papua bisa saja melebihi perhitungan BGN, melihat banyaknya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di wilayah tersebut.
"Tapi kan bisa saja ada daerah-daerah yang hanya mungkin 100 orang, 50 orang. Jadi 400 itu akan lebih. Jadi kemungkinan besar, dugaan saya, akan ada 600 SPPG yang harus ada di Papua," tutur Dadan.
3. Panggil kepala daerah di Papua buat bahas kelanjutan MBG
Untuk menyelesaikan persoalan ketersediaan SPPG, pihaknya akan menggelar pertemuan dengan seluruh kepala daerah di Papua.
"Kemarin kami kedatangan beberapa wakil bupati, dan kami sepakat bahwa tanggal 20-an, kami akan undang seluruh Gubernur Papua, termasuk seluruh kepala daerah Papua ke Jakarta, karena mereka mengusulkan di Jakarta," ujar Dadan.
Pembangunan SPPG sendiri tak bisa seluruhnya memakai anggaran BGN. SPPG yang dibangun pakai anggaran negara diutamakan untuk SPPG yang terletak di wilayah 3T.
"Kita berkolaborasi, jadi yang melakukan intervensi punya dana kan BGN. Pemkab memfasilitasi," tutur Dadan.
