Thomas terpilih jadi Deputi Gubernur BI berdasarkan profesionalisme dan mampu menjelaskan pentingnya sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk pertumbuhan ekonomi.
Terpilihnya Thomas tidak dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan dengan Presiden Prabowo, melainkan berdasarkan undang-undang dan mekanisme kerja Bank Indonesia.
Setiap kebijakan di Bank Indonesia ditentukan secara kolektif kolegial, bukan oleh satu individu, sehingga profesionalisme Thomas menjadi penentu utama dalam pemilihan tersebut.
Jakarta, IDN Times – Komisi XI DPR RI menegaskan pemilihan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) murni berdasarkan profesionalisme, bukan karena faktor kedekatan keluarga dengan Presiden Prabowo Subianto.
Thomas resmi terpilih sebagai Deputi Gubernur BI usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DPR, Senin (26/1/2026). Keputusan tersebut diambil melalui musyawarah dan mufakat dalam rapat internal Komisi XI DPR.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengatakan proses pengambilan keputusan berlangsung sekitar setengah jam dan tanpa catatan minor. Bahkan, sebagian besar masukan yang disampaikan dalam rapat bersifat positif.
Menurut Misbakhun, Thomas merupakan figur yang dapat diterima oleh seluruh partai politik. Selain itu, Thomas dinilai mampu menjelaskan paparan dengan sangat baik pentingnya membangun sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal guna memperkuat pertumbuhan ekonomi.
"Figur Bapak Thomas tadi juga menjelaskan dengan sangat bagus dan bagaimana perlunya membangun sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Sehingga memberikan penguatan terhadap pertumbuhan ekonomi dan bagaimana membangun kelincahan dalam proses pengambilan keputusan," tegas Misbakhun.
Misbakhun, menanggapi pro dan kontra terkait terpilihnya Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), yang dikaitkan dengan statusnya sebagai keponakan Presiden Prabowo Subianto.
Misbakhun menegaskan, penilaian terhadap Thomas tidak dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, melainkan berdasarkan profesionalisme dan mekanisme kerja Bank Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
“Persepsi publik tentu beragam. Namun perlu saya sampaikan bahwa Bank Indonesia bekerja berdasarkan undang-undang. Dalam undang-undang tersebut, pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif kolegial,” ujar Misbakhun.
Ia menjelaskan, dalam struktur Bank Indonesia terdapat Dewan Gubernur yang terdiri dari Gubernur BI, Deputi Gubernur Senior, serta para Deputi Gubernur. Dengan sistem tersebut, setiap kebijakan tidak ditentukan oleh satu individu, melainkan melalui proses bersama.
“Tidak bisa dikatakan masing-masing berdiri sendiri. Semua keputusan diambil secara kolektif kolegial,” tegasnya.
Misbakhun mengakui fakta bahwa Thomas merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto. Namun, menurutnya, hal tersebut tidak relevan dalam proses pemilihan Deputi Gubernur BI.
“Fakta bahwa Pak Thomas adalah keponakan memang iya. Tetapi beliau tadi sangat profesional dalam menjelaskan bagaimana kebijakan-kebijakan diambil melalui sebuah proses yang jelas dan terukur,” kata Misbakhun.
Ia menambahkan, dalam pernyataan penutup atau closing statement, Thomas secara tegas menekankan pentingnya menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas di Bank Indonesia. Hal itu dinilai semakin menguatkan keyakinan DPR terhadap kapasitas dan integritas Thomas.