Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo meminta para menteri Kabinet Kerja untuk menggenjot investasi di Indonesia. Pasalnya, ia menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya berpengaruh kecil bagi pertumbuhan ekonomi.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) beserta Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2020, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (5/8).
Jokowi menyampaikan, sumbangan APBN untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berdampak 14,5 persen dari Produk Domesti Bruto (PDB). Oleh karena itu, Indonesia harus mengandalkan investasi. Ia pun meminta agar investasi terus digenjot guna meningkatkan perekonomian.
"APBN hanya berkontribusi sekitar 14,5 persen dari PDB negara kita, sehingga yang paling penting adalah menciptakan ekosistem yang baik agar sektor swasta bisa tumbuh dan berkembang," kata Jokowi.
"Poinnya ada di situ, sehingga kita harus mendorong besar-besaran investasi dan bisa tumbuh dengan baik, sehingga lapangan kerja bisa tercipta," lanjut dia.
Jokowi mengatakan pada 2020, ekonomi global penuh ketidakpastian. Oleh karena itu, ujar Jokowi, RAPBN 2020 harus bisa menggambarkan daya tahan ekonomi nasional dalam menghadapi gejolak eksternal yang ada.
"Sekaligus, memperlihatkan arah politik anggaran ke depan, yaitu lebih fokus untuk investasi pembangunan sumber daya manusia secara besar-besaran. Diharapkan nanti juga arah penggunaan APBN sebagai instrumen utama untuk meningkatkan daya saing Indonesia, terutama di ekspor dan investasi," terang Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan RAPBN 2020 harus dikelola secara fokus, terarah, dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia menambahkan, investasi sumber daya manusia (SDM) juga diperlukan guna meningkatkan SDM di Tanah Air.
"Sudah saya singgung, ini tidak bisa ditunda lagi karena pembangunan SDM perlu kehadiran negara, untuk itu sejak dari kandungan bayi hingga memasuki masa emas anak, harus diperhatikan, sehingga tidak ada kenaikan angka stunting," ucapnya.
Tidak hanya itu, Jokowi juga mengingatkan agar kualitas sistem pendidikan dan pelatihan di Indonesia harus betul-betul dirancang dengan cara baru. Maka dari itu, kata dia, reformasi di dalam pendidikan dan pelatihan harus lebih baik melalui vokasi dan pendidikan vokasi.
"Lalu, untuk riset dan inovasi, badan riset nasional harus segera diselesaikan, sehingga kita tidak tertinggal di era disrupsi teknologi seperti saat ini," terang Jokowi.
Selain dihadiri oleh Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga hadir dalam sidang kabinet paripurna. Ada juga sejumlah menteri Kabinet Kerja yang hadir di antaranya Menko PMK Puan Maharani, Menko Polhukam Wiranto, Mensos Agus Gumiwang, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Di bidang terkait perekonomian ada Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhu Binsar Pandjaitan, Menkeu Sri Mulyani, Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Menhub Budi Karya Sumadi.