Krisis Pangan Gaza: Israel Batasi Impor, Roti Mahal dan Langka

Pembatasan ini memaksa Program Pangan Dunia (WFP) memotong pasokan tepung ke jaringan toko roti subsidinya. Sementara itu, lebih dari sepertiga penduduk Gaza bergantung pada roti subsidi WFP seharga 1 dolar AS (Rp17.600) per paket, dan 20 persen lainnya mengandalkan pembagian gratis di dapur umum. Akibatnya, warga terpaksa mengantre berjam-jam di bawah terik matahari, tanpa jaminan mendapatkan roti.

"Kami pulang dengan tangan kosong karena roti habis dan terlalu banyak orang," kata Muhammed al-Roubi, yang harus berbagi antrean dengan sepupunya demi mencukupi kebutuhan keluarga besarnya.

Bagi lansia dan kelompok rentan, krisis ini menjadi beban ganda. Maysar Abu Rekab, yang berusia 72 tahun dan ibu tunggal yang merawat tiga anggota keluarga penyandang disabilitas, mengaku tidak ada lagi anggota keluarganya yang mampu berdiri di antrean panjang.

"Satu bungkus roti di pasar gelap, kini melonjak menjadi 10 hingga 15 shekel (Rp60.600-Rp90.900). Ini beban yang sangat berat di tengah hilangya pendapatan," ungkapnya.

"Saat kelaparan terakhir, orang-orang meninggal hanya demi sepotong roti. Krisis ini harus segera diselesaikan sebelum terlambat," sambungnya.

Selain kelangkaan tepung, lumpuhnya sektor pangan ini diperparah oleh krisis energi. Toko roti bergantung penuh pada generator akibat padamnya listrik total di Gaza. Pembatasan impor membuat harga oli mesin meroket hingga 2 ribu shekel (Rp12,1 juta) per liter, biaya yang akhirnya dibebankan kepada konsumen.

Distribusi gas domestik juga melambat dari enam minggu sekali menjadi tiga bulan sekali. Di sisi lain, harga kayu bakar sebagai alternatif memasak di rumah juga melambung tinggi. Alhasil, memaksa warga bergantung sepenuhnya pada toko roti komersial.

Blokade jalur logistik ini bermula sejak penutupan perbatasan pada 28 Februari lalu, saat ketegangan regional meningkat yang melibatkan Israel, Amerika Serikat, dan Iran. Meski gerbang perbatasan telah dibuka sebagian, tetapi volume truk bantuan yang masuk tetap dikendalikan ketat oleh Israel, yang mana jumlahnya jauh dari komitmen gencatan senjata.

Berdasarkan laporan media Israel, Dewan Perdamaian pimpinan AS, yang mengawasi administrasi Gaza, tidak menekan Tel Aviv untuk melonggarkan blokade bantuan kecuali Hamas setuju untuk melucuti senjata sepenuhnya. Kondisi ini memicu kekhawatiran akut akan kembalinya bencana kelaparan parah, yang sempat mereda setelah kesepakatan gencatan senjata pada Oktober lalu.

Setidaknya 6 warga Palestina terbunuh dan sejumlah lainnya terluka dalam serangan Israel di Jalur Gaza pada Minggu (17/5/2026), meski gencatan senjata masih berlaku. Menurut sumber medis dan saksi mata, serangan udara drone Israel menargetkan beberapa lokasi di Deir al-Balah, Khan Younis, dan Kota Gaza.

Tiga orang dilaporkan tewas di dekat pusat distribusi makanan di Deir al-Balah, sementara korban lainnya jatuh akibat serangan dan tembakan di Khan Younis serta di lingkungan Zeitoun di Kota Gaza. Sumber medis juga melaporkan 9 orang terluka dalam serangan drone Israel di dekat Rumah Sakit Al-Quds, kawasan Tel al-Hawa, Kota Gaza.

Di sisi lain, saksi mata menyebut kendaraan militer Israel memasuki wilayah Bani Suheila di timur Khan Younis, disertai tembakan dan artileri. Pasukan Israel dilaporkan memindahkan blok beton penanda 'Garis Kuning' lebih jauh ke barat, memperluas area yang berada di bawah kendali militer Israel, sedangkan buldoser militer merobohkan sejumlah rumah di kawasan kantong tersebut.

Garis Kuning merupakan batas penarikan pasukan Israel di Gaza dalam kerangka rencana penghentian perang yang diumumkan Presiden AS Donald Trump. Menurut otoritas kesehatan Gaza, lebih dari 72 ribu warga Palestina telah terbunuh sejak perang dimulai pada Oktober 2023. Meski gencatan senjata berlaku sejak 10 Oktober 2025, serangan Israel dilaporkan terus berlanjut, dengan lebih dari 871 orang tewas dan 2.562 lainnya terluka selama periode tersebut, Anadolu Agency melaporkan.