KSP Turun Tangan soal Polemik 15 Kontainer Mineral PT PMM

Rapat yang dipimpin langsung oleh Dudung tersebut melibatkan perwakilan dari sejumlah instansi teknis, mulai dari pihak Bea Cukai, Sucofindo, Bakamla Batam, hingga jajaran Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.

Dalam rapat itu, Poltak memastikan semua kegiatan pengiriman luar negeri yang dilakukan perusahaan telah mengikuti aturan hukum yang berlaku. Pihaknya tegas menolak anggapan komoditas yang mereka bawa memuat material nuklir radioaktif ataupun jenis mineral terlarang lainnya.

"Kami menjelaskan secara rinci berdasarkan fakta bahwa tidak ada eksploitasi atau ekspor barang mineral yang dilarang negara, baik itu logam tanah jarang (LTJ) maupun bahan nuklir radioaktif," ujarnya.

Menurut klaim perusahaan, perwakilan Bea Cukai serta Sucofindo yang ikut dalam rapat tersebut memberikan pernyataan yang menguatkan posisi perusahaan. Kedua instansi itu menyebutkan jika tahapan pemeriksaan terhadap belasan kontainer tersebut telah berjalan sesuai dengan ketetapan yang berlaku.

"Mereka menyampaikan bahwa segala prosedur sudah dilaksanakan. Barang milik PT PMM sudah memiliki sertifikat serta dokumen yang sah, sehingga layak untuk diekspor. Izin itu kan domainnya Bea Cukai," tutur Poltak.

Pihak kuasa hukum perusahaan memberikan catatan kritis terhadap landasan tuduhan dari Satgas Trisakti. Satgas tersebut sebelumnya mendeteksi adanya pelanggaran dengan bersandar pada hasil pengujian laboratorium yang dikeluarkan oleh PT Timah.

Poltak menilai PT Timah tidak mempunyai wewenang secara hukum untuk memeriksa dan menguji muatan kontainer milik korporasi lain.

"Masa mereka bisa mengeluarkan hasil lab terhadap barang milik PT PMM? Padahal mereka bukan lembaga resmi yang berwenang untuk melakukan uji laboratorium tersebut," kata dia.

Merespons persoalan tersebut, Poltak menyampaikan KSP menerima dengan baik semua penjelasan yang dipaparkan. Dudung disebut berkomitmen memeriksa dan meninjau kembali seluruh informasi dari berbagai pihak sebelum mengeluarkan keputusan atau poin rekomendasi selanjutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Reskiansyah ikut memberikan penjelasan terkait posisi pemerintah daerah.

"Kalau kami terkait dengan administrasi di daerah, kapasitas kami hanya pada izin usaha pertambangan saja," kata Reskiansyah usai menghadiri pertemuan di Kantor KSP.

Semua tahapan yang berada di bawah kendali Pemprov Kepulauan Bangka Belitung disebut sudah berjalan selaras dengan regulasi dan ketentuan hukum. Sementara masalah perdagangan luar negeri atau ekspor sama sekali bukan menjadi domain dari pemerintah daerah.