Sri Lanka Tunda Bayar Utang Luar Negeri Imbas Krisis Valuta Asing
Ilustrasi Bendera Sri Lanka (pixabay.com/Clker-Free-Vector-Images)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pada Selasa (12/4/2022), pemerintah Sri Lanka memutuskan untuk menangguhkan pembayaran utang luar negerinya. Bank sentral Sri Lanka menyatakan bahwa keputusan ini terpaksa diambil akibat semakin menipisnya cadangan valuta asing dan Sri Lanka perlu menggunakan itu untuk mengimpor bahan-bahan pokok dilansir dari Reuters.
"Kita perlu fokus pada impor penting dan tidak perlu khawatir tentang pembayaran utang luar negeri," kata Gubernur Bank Sentral Sri Lanka, Nandalal Weerasinghe, dilansir Reuters.
Sri Lanka saat ini sedang dilanda gelombang demonstrasi dari masyrakat yang menuntut agar Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa mengundurkan diri. Tuntutan ini muncul akibat krisis ekonomi yang melanda negara itu. Rakyat Sri Lanka mengeluhkan kenaikan bahan-bahan pokok, kelangkaan bahan bakar dan pemadaman listrik.
Baca Juga: Pemerintah Sri Lanka Blokir Media Sosial Imbas Aksi Protes
1. Sri Lanka usahakan pinjaman dari IMF
Saat ini, pemerintah Sri Lanka sedang dalam proses pemilihan penasihat untuk pembicaraan hutang. Sri Lanka akan memulai perundingan dengan kreditur ketika posisi itu telah terisi. Pemerintah Sri Lanka juga sedang berusaha untuk mencairkan pinjaman dari IMF untuk membayar hutang-hutangnya yang segera jatuh tempo dan mengimpor bahan-bahan pokok.
Dilansir Al Jazeera, cadangan devisa negara itu hanya 1,93 miliar dolar AS pada akhir Maret, dengan pembayaran utang luar negeri sekitar 4 miliar dolar AS yang jatuh tempo tahun ini, termasuk obligasi negara internasional senilai 1 miliar dolar AS yang jatuh tempo pada Juli.
Baca Juga: Imbas Krisis Valuta Asing dan BBM, Kini Sri Lanka Hadapi Krisis Medis
2. Sri Lanka harapkan bantuan dari China
Editor’s picks
Selain dari IMF, pemerintah Sri Lanka juga tengah mengusahakan pinjaman dari China. Duta besar Sri Lanka untuk China, Palitha Kohona, mengatakan pihaknya telah menerima jaminan bahwa pemerintah China sedang mengusahakan pencairan kredit untuk Sri Lanka sebesar 2,5 miliar dollar AS.
Rencananya, pemerintah Sri Lanka akan memakai 1 miliar dollar AS untuk pinjaman dari China sebelumnya yang akan jatuh tempo pada bulan Juli. Sedangkan, sisanya sebesar 1,5 miliar dollar AS akan digunakan untuk membeli barang dari China, seperti tekstil yang dibutuhkan untuk menghidupkan kembali industri ekspor pakaian jadi Sri Lanka dilansir Al Jazeera.
“Mengingat sifat hubungan kami – hubungan yang sangat dekat dan hangat ini – dan situasi mengerikan di Sri Lanka, saya akan mengatakan bahwa saya yakin bahwa China akan menanggapi secara positif permintaan kami,” kata Kohona dilansir dari Al Jazeera.
Baca Juga: Meski Dituduh Gagal Kelola Negara, Presiden Sri Lanka Ogah Mundur
3. Oposisi ancam akan gunakan mosi tidak percaya
Akibat ketidakstabilan politik dan ekonomi, pemerintahan Presiden Gotabaya Rajapaksa semakin goyah. Para demonstran terus menuntut agar Presiden Gotabaya Rajapaksa dan adiknya Mahinda Rajapaksa yang menjabat sebagai PM Sri Lanka untuk segera mengundurkan diri.
Krisis ini diduga terjadi akibat salah urus dari pemerintahan sebelumnya. Keadaan ini kemudian diperparah oleh kebijakan pemotongan pajak dan menurunnya pendapatan dari sektor pariwisata akibat pandemik Covid-19 yang mengakibatkan cadangan valuta asing Sri Lanka merosot lebih dari dua pertiga dalam dua tahun terakhir.
Menanggapi krisis yang berlarut-larut, oposisi yang tergabung dalam aliansi Samagi Jana Balawegaya (SJB) mengatakan akan memberi presiden dan perdana menteri seminggu untuk mundur sebelum pihaknya mengajukan mosi tidak percaya di parlemen.
"Stabilitas politik adalah prasyarat untuk pembicaraan IMF. Rakyat tidak percaya pada pemerintah ini," kata penyelenggara nasional SJB, Eran Wickramaratne, dilansir Reuters.
"Presiden dan perdana menteri harus mengundurkan diri," tambah Wickramaratne. Dia juga menegaskan bahwa oposisi memiliki jumlah yang diperlukan di parlemen.
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
