Jakarta, IDN Times - Bank Indonesia (BI) telah mempertemukan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan lembaga keuangan melalui program business matching dengan nilai pembiayaan mencapai Rp285 miliar hingga Juli 2026
Rinciannya dari pembiayaan inklusif sebesar Rp150 miliar dan pembiayaan berkelanjutan sebesar Rp135 miliar. Nilai pembiayaan ini masih berpotensi meningkat seiring dengan realisasi pembiayaan hingga akhir 2026.
Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman mengatakan, tantangan pembiayaan UMKM tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan dana. Kesiapan usaha, persepsi risiko, hingga kemampuan mempertemukan UMKM dengan lembaga keuangan juga menjadi tantangan.
"Bank Indonesia berperan sebagai katalis dalam memperkuat pembiayaan UMKM dari sisi supply dan demand," ujar Aida.
Dari sisi pasokan, BI mendorong penyaluran pembiayaan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Kebijakan tersebut memberikan insentif likuiditas kepada perbankan yang menyalurkan pembiayaan kepada UMKM.
Sementara itu, Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) diarahkan untuk mendorong perbankan memperluas pembiayaan inklusif. Dari sisi permintaan, BI mendorong digitalisasi pembayaran melalui QRIS yang sekaligus dapat membantu membangun rekam jejak usaha UMKM.
Dengan demikian, penguatan ekosistem pembiayaan UMKM membutuhkan komitmen yang konsisten, inovasi, serta sinergi antara BI, pemerintah, sektor keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
BI juga memperkuat kesiapan UMKM dalam mengakses pembiayaan melalui Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK) dan Sistem Aplikasi Input Data (BISAID).
"SIAPIK membantu UMKM mencatat transaksi sekaligus menghasilkan laporan keuangan terstandar. Sepanjang semester I 2026, pemanfaatan SIAPIK telah membantu 63.396 UMKM," jelasnya.
Sementara itu, BISAID menyediakan basis data profil UMKM yang berpotensi mendapatkan pembiayaan dan dapat menjadi referensi bagi lembaga keuangan. Pada 2025, pemanfaatan BISAID telah membantu 476 UMKM memperoleh pembiayaan.
BI berharap penguatan ekosistem tersebut dapat memperluas akses pembiayaan sekaligus meningkatkan kapasitas UMKM sehingga semakin banyak pelaku usaha yang mampu berkembang dan naik kelas.
Di sisi lain, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, akses pembiayaan perlu diiringi dengan peningkatan kapasitas usaha dan perluasan pasar agar UMKM dapat berkembang sekaligus menjaga kualitas pembiayaan.
Hingga 20 Agustus 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp197 triliun kepada 3,05 juta UMKM. Dari jumlah tersebut, sekitar 65 persem disalurkan kepada sektor produksi.
Pemerintah juga memperkuat layanan UMKM melalui platform digital SAPA UMKM yang mengintegrasikan berbagai layanan dan informasi pengembangan usaha dalam satu ekosistem.
"Pembiayaan yang ditandatangani hari ini diharapkan dapat menjadi modal bagi penambahan kapasitas usaha, perluasan pasar, dan peningkatan omzet," kata Maman.