Luhut Ingatkan Kepala Daerah Hati-hati Ambil Keputusan

Luhut mengatakan, inefisiensi ekonomi masih menjadi masalah utama di Indonesia. Dia mengidentifikasi beberapa penyebabnya, antara lain perencanaan yang kurang matang, ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan daerah, serta kurangnya akurasi data.

Untuk mengatasi hal tersebut, Luhut mendorong para kepala daerah untuk bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengaudit anggaran daerah mereka.

"Tanpa transparansi dan efisiensi, mustahil kita bisa melangkah lebih jauh," ujar Luhut.

Luhut mengatakan, perang dagang global membuka peluang besar bagi Indonesia. Tarif tinggi yang dikenakan Amerika Serikat kepada China dan Vietnam mendorong industri padat karya mencari lokasi baru.

Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) itu menekankan Indonesia berpotensi menjadi tujuan relokasi tersebut, asalkan mampu menyediakan kepastian regulasi tenaga kerja dan kemudahan perizinan.

"Indonesia berpotensi menjadi tujuan relokasi, tetapi hanya jika kita mampu memberikan kepastian regulasi tenaga kerja dan kemudahan perizinan," kata dia.

Luhut mengatakan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Menurut dia, sektor swasta merupakan mitra utama dalam upaya tersebut.

"Maka, memperbaiki tata kelola dan membangun iklim investasi yang kondusif harus menjadi prioritas bersama," kata dia.

Luhut juga mengapresiasi langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengkonsolidasikan pemerintah daerah melalui program retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang.

"Saya harap mampu memunculkan sikap tanggap, tanggon, dan trengginas dalam diri mereka. Yang tercermin dalam aksi cepat merespons tantangan, teguh pada prinsip, dan cekatan dalam eksekusi," kata dia.

Luhut mengajak semua pihak untuk mengabdi kepada rakyat dengan bekerja lebih cerdas, efisien, dan berani mengambil keputusan demi mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera serta berkeadilan.