Luhut Sebut Tak Ada Lagi Subsidi BBM pada 2027

20 Feb 2025, 14:15 WIB

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di The Westin Jakarta, Rabu (19/2/2025). (IDN Times/Trio Hamdani)

Intinya sih...

Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, sinyal tidak ada lagi subsidi BBM dalam 2 tahun ke depan.
Subsidi energi akan diarahkan lebih tepat sasaran berbasis orang yang memenuhi kriteria.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberi sinyal tidak akan ada lagi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dalam dua tahun ke depan atau 2027. Dengan demikian, nantinya harga BBM haya akan berlaku satu harga.

Ia menjelaskan, pemerintah akan mengarahkan subsidi lebih tepat sasaran, tidak lagi berbasis komoditas tapi berbasis orang atau penerima yang memenuhi kriteria.

"Mungkin dalam waktu dua tahun kita bisa menuju ke satu harga, tidak ada lagi subsidi untuk barang, seperti BBM solar atau apa pun. Subsidi akan diberikan untuk orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi," kata Luhut dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook di Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).

1. Negara bisa hemat anggaran triliunan bila subsidi tepat sasaran

Ilustrasi layanan BBM Pertamina Patra Niaga. (Dok. Pertamina)

Rencana ini pun sudah disampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Dengan kebijakan ini diharapkan pemerintah bisa menghemat anggaran hingga triliunan rupiah.

"Jadi itu yang menurut saya paling baik, sehingga kita bisa menghemat satu miliar atau dua miliar dolar lagi," tegasnya.

2. Pemerintah akan libatkan penggunaan teknologi untuk arahkan subsidi tepat sasaran

ilustrasi Artificial Intelligence (pixabay.com/tungnguyen0905)

Dalam implementasinya nanti, pemerintah akan melibatkan penggunaan teknologi canggih. Melalui sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) akan digunakan untuk memverifikasi kelayakan penerima subsidi, dengan cara mengidentifikasi apakah kendaraan tertentu memenuhi syarat untuk mendapatkan jenis bahan bakar tertentu.

"Jadi ini saya kira (bisa) mengandalkan teknologi, kita punya teknologi AI yang sangat canggih untuk bisa mengidentifikasi apakah mobil ini memenuhi syarat untuk menerima jenis bensin ini atau semacamnya," ujarnya.

3. Sebanyak 30 persen subsidi energi bukan dinikmati kelompok masyarakat rentan

Ilustrasi petugas SPBU memberikan pelayanan kepada konsumen. (IDN Times/Halbert Caniago)

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, sekitar 20-30 persen subsidi energi selama ini berpotensi dinikmati oleh kelompok yang tidak termasuk kategori masyarakat miskin atau rentan.

"Menyangkut dengan subsidi BBM, kemarin dalam rapat terbatas, Presiden Republik Indonesia meminta kita membentuk tim, yang memimpin tim adalah saya sendiri, untuk mengkaji subsidi tepat sasaran. Karena kita tahu subsidi kita sekarang Rp435 triliun di 2024, terdiri dari kompensasi dan subsidi, termasuk Rp83 triliun untuk subsidi LPG," ujar Bahlil.

Bahkan berdasarkan laporan PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan BPH Migas, subsidi yang mencapai Rp435 triliun itu ditengarai masih belum sepenuhnya tepat sasaran. Pemerintah menilai, subsidi energi masih banyak dinikmati oleh kelompok yang sebenarnya tidak membutuhkan bantuan ini.

"Dari berbagai laporan yang masuk baik dari PLN, Pertamina maupun BPH Migas ditenggarai subsidi BBM dan listrik itu ada potensi yang tidak tepat sasaran. Tujuan subsidi itu kan adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi," ucap Bahlil.