Malaysia Wajibkan Izin Perdagangan untuk Chip AI Asal AS
- Aturan baru mengharuskan izin perdagangan strategis untuk ekspor, pengalihan, dan transit chip AI berperforma tinggi asal AS.
- Kebijakan diumumkan sebagai respons terhadap tekanan dari AS dan bertujuan menutup celah regulasi yang ada serta menjaga lingkungan perdagangan yang aman.
- Dampak kebijakan tersebut adalah komitmen Malaysia untuk menjaga lingkungan perdagangan yang aman, transparan, dan berbasis aturan.
Jakarta, IDN Times - Malaysia mengumumkan kebijakan baru terkait pengaturan perdagangan chip kecerdasan buatan (AI) berperforma tinggi asal Amerika Serikat (AS). Kebijakan yang diumumkan pada Senin (14/7/2025) ini, berlaku efektif segera dan mengharuskan izin perdagangan untuk ekspor, pengalihan, dan transit chip tersebut.
Pengumuman ini menandai langkah Malaysia dalam memperketat kontrol ekspor demi menutup celah regulasi yang ada, sekaligus menyesuaikan dengan kewajiban internasional dan tekanan dari AS terkait pembatasan teknologi sensitif.
1. Aturan baru izin perdagangan chip AI
Kementerian Perdagangan Malaysia menyatakan bahwa semua aktivitas ekspor, pengalihan (transshipment), dan transit chip AI berperforma tinggi asal AS kini wajib memiliki izin perdagangan strategis. Kebijakan ini mengacu pada ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Perdagangan Strategis 2010 yang mengatur kontrol menyeluruh terhadap barang-barang yang berpotensi disalahgunakan.
Kementerian menegaskan bahwa individu atau perusahaan harus memberi pemberitahuan kepada otoritas setidaknya 30 hari sebelum melakukan pengiriman jika barang tersebut tidak secara eksplisit tercantum dalam daftar barang strategis Malaysia.
"Malaysia tegas menentang segala upaya untuk menghindari kontrol ekspor atau terlibat dalam perdagangan ilegal, dan pelanggar akan dikenai tindakan hukum tegas," demikian pernyataan resmi kementerian, dilansir The Star.
2. Latar belakang dan tujuan kebijakan
Kebijakan ini diumumkan sebagai respons terhadap tekanan dari AS yang ingin membatasi aliran chip AI penting ke China, yang dinilai dapat memperkuat pengembangan teknologi AI di negara tersebut. Malaysia, sebagai salah satu pusat manufaktur semikonduktor di Asia Tenggara, menjadi fokus pengawasan ketat.
Langkah ini juga bertujuan menutup celah regulasi yang memungkinkan barang-barang sensitif diperdagangkan tanpa pengawasan yang memadai. Kementerian menambahkan bahwa kebijakan ini sedang dalam proses evaluasi untuk memasukkan chip AI berperforma tinggi asal AS ke dalam daftar barang strategis resmi Malaysia, dilansir The Edge Malaysia.
3. Dampak dan komitmen Malaysia
Kementerian menegaskan komitmen Malaysia untuk menjaga lingkungan perdagangan yang aman, transparan, dan berbasis aturan. Semua pelaku usaha di Malaysia diharapkan mematuhi kewajiban internasional agar terhindar dari sanksi sekunder yang dapat merugikan bisnis mereka.
Selain itu, Malaysia berjanji akan menindak tegas setiap pelanggaran terhadap Undang-Undang Perdagangan Strategis 2010 dan peraturan terkait.
Kebijakan ini juga menunjukkan dukungan Malaysia terhadap investasi dan perdagangan yang sesuai dengan praktik terbaik internasional serta komitmen multilateral.
