Mantan Menkeu Usulkan Kenaikan Nominal Bansos Tunai

18 Okt 2021, 16:28 WIB

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Chatib Basri (dok. Tangkapan Layar Youtube Kementerian Perdagangan)

Jakarta, IDN Times - Ekonom Universitas Indonesia (UI), Chatib Basri mengusulkan kepada pemerintah untuk memperluas pemberian perlindungan sosial (perlinsos) kepada masyarakat dalam rangka penanganan dampak pandemik COVID-19.

Seperti diketahui, ada banyak masyarakat Indonesia yang terkena dampak pandemik COVID-19. Hal itu dibuktikan dengan peningkatan jumlah kemiskinan di Indonesia akibat COVID-19.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di republik ini mengalami peningkatan pada Maret 2021. Peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2021 adalah sebanyak 1,12 juta bila dibandingkan dengan periode Maret 2020 atau secara year on year (yoy).

"Karena itu perlinsos harus terus diberikan bahkan saya mengusulkan untuk diperluas kepada 60 persen penduduk Indonesia, 160 juta itu ada 40 juta rumah tangga," ujar Chatib, dalam Webinar Bincang APBN 2022, Senin (18/10/2021).

1. Chatib juga usulkan kenaikan nominal pemberian perlinsos

Ilustrasi bansos (Doc. Kemensos)

Selain itu, mantan Menteri Keuangan tersebut juga mengusulkan pemerintah untuk menaikkan nominal uang yang diberikan kepada masyarakat dalam program perlinsos. Hal itu untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat agar tetap bisa menyambung hidup di tengah pandemik COVID-19.

"Jangan dikasih Rp300 ribu atau Rp700 ribu, tapi dikasih Rp1 juta sampai Rp1,5 juta. Itu kebutuhan kita kalau itu dilakukan sebulan Rp40 triliun, kalau dikasih sekitar tiga bulan sampai enam bulan kebutuhannya Rp120 triliun sampai Rp240 triliun dan menurut saya alokasinya ada," tutur Chatib.

2. Realisasi PEN di sektor perlindungan sosial

Ilustrasi Bantuan Sosial (Bansos). (IDN Times/Aditya Pratama)

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan bahwa realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di sektor perlindungan sosial telah mencapai 62,9 persen atau mencapai Rp117,3 triliun dari pagu Rp186,64 triliun.

Adapun, dana untuk Program Keluarga Harapan (PKH) telah direalisasikan sebanyak Rp20,72 triliun atau 73,2 persen.

"Kartu sembako Rp29,21 triliun atau 58 persen, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sudah mengalami kenaikan, yaitu Rp14,94 triliun atau 51,9 persen dan bantuan subsidi upah itu Rp5,07 triliun atau 57,7 persen," tutur Airlangga.

Semua untuk PKH bagi 9,9 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, kartu sembako untuk 17 juta KPM, bantuan sosial tunai (BST) untuk 9,99 juta KPM, dan BLT desa 5,62 juta KPM.

Selain itu, anggaran PEN perlindungan sosial digunakan untuk kartu prakerja bagi 5,97 juta orang dan bantuan kuota internet bagi 38,1 juta penerima dan tenaga didik.

3. Perlinsos dan kesehatan jadi komponen program PEN yang realisasinya cukup signifikan

Ilustrasi Bantuan Sosial (Bansos). (IDN Times/Aditya Pratama)

Di sisi lain, Airlangga menyampaikan klaster perlinsos dan klaster kesehatan adalah dua komponen program PEN yang memiliki progres realisasi cukup signifikan.

"Kita lihat dari segi kesehatan itu sebenarnya Rp104,1 triliun baik untuk diagnostik, terapeutik, dan vaksinasi," kata dia.

Sementara itu, realisasi klaster Program Prioritas adalah sebesar 53 persen dari pagu atau Rp62,5 triliun. Kemudian, dukungan usaha mikro kecil menengah (UMKM) realisasinya telah Rp68,43 triliun atau 42,1 persen dan klaster insentif usaha sebesar Rp59,41 triliun atau 94,6 persen.