Mantap! PKL hingga Warteg Dapat Bantuan Rp13 Triliun

19 Jul 2021, 16:50 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times - Pemerintah mengalokasikan Rp13,35 triliun untuk pemberdayaan ekonomi di daerah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dana itu untuk membantu usaha kecil seperti pedagang kaki lima (PKL), pengusaha warteg, dan sebagainya.

"Dan Rp13,35 triliun untuk pemberdayaan ekonomi, ini untuk membantu usaha kecil, PKL, warteg, dan lain-lain," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Sabtu (17/7) kemarin.

Lebih rinci, bentuk bantuan untuk pemberdayaan ekonomi itu ialah pemberdayaan UKM dengan alokasi Rp2,3 triliun. Kedua, subsidi pertanian dan pemberdayaan ekonomi lainnya Rp11 triliun.

1. Pemerintah juga alokasikan Rp12 triliun untuk perlindungan sosial di daerah

Peningkatan Alokasi Anggaran Penanganan COVID-19 dan PEN. (IDN Times/Aditya Pratama)

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan Rp12,11 triliun untuk perlindungan sosial di daerah dalam menghadapi dampak pandemik COVID-19. Lebih rinci, bentuk bantuan dari anggaran tersebut antara lain untuk bansos Rp6,9 triliun, dan pemberian makanan tambahan serta perlindungan sosial lainnya Rp5,2 triliun.

Secara keseluruhan, ada dana Rp25,46 triliun yang harus disalurkan pemerintah daerah (Pemda) untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di daerah.

Bantuan tersebut bersumber dari belanja wajib Dana Transfer Umum (DTU) dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah.

2. Realisasi anggaran untuk membantu PKL hingga warteg masih rendah

Ilustrasi ekonomi terdampak pandemik COVID-19 (IDN Times/Arief Rahmat)

Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran untuk pemberdayaan ekonomi sebesar Rp13,35 triliun, yang sebelumnya disebutkan untuk membantu PKL hingga pengusaha warteg di daerah masih sangat rendah. Sampai pertengahan tahun ini, realisasinya baru 17,2 persen.

"Untuk anggaran yang bisa membantu pengusaha, terutama para PKL, warteg, dan UMKM ada Rp13,35 triliun. Baru tercairkan Rp2,3 triliun atau 17,2 persen," ucap dia.

Begitu juga dengan anggaran perlindungan sosial di daerah sebesar Rp12,11 triliun, realisasinya baru 19,2 persen meski sudah di pertengahan tahun.

"Untuk perlindungan sosial baru Rp2,3 triliun atau 19,2 persen. Padahal ini sudah bulan Juli," tutur Sri Mulyani.

3. Anggaran Rp25,46 triliun di luar program PEN

ilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama)

Dia mengatakan anggaran Rp25,46 triliun untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di daerah itu di luar alokasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Adapun anggaran PEN 2021 untuk perlindungan sosial sebesar Rp187,84 triliun.

"Ini di luar yang tadi diberikan lebih dari Rp150 triliun yang diberikan pemerintah pusat melalui APBN, ini di APBD," kata Sri Mulyani.

Dia berharap anggaran tersebut bisa segera dicairkan agar masyarakat bisa mendapatkan manfaatnya. "Ini yang kita harap akan segera dicairkan sehingga bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, terutama di situasi saat ini," ujar dia.