Maskapai Kena Sanksi Gegara Jual Tiket Pesawat Kemahalan

25 Mar 2023, 20:00 WIB

Ilustrasi pesawat (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menemukan variasi pelanggaran tarif pesawat. Pelanggaran terjadi di beberapa rute yang dilayani beberapa maskapai.

Pelanggaran yang dilakukan oleh maskapai berupa penetapan Tarif Batas Atas (TBA) atau Tarif Batas Bawah (TBB) maupun penetapan Fuel Surcharge (FS) yang melebihi ketentuan yang telah ditetapkan.

Ditjen Hubud selaku regulator penerbangan sipil bertugas melakukan pengawasan terhadap penerapan tarif tiket sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2019 Tentang Tata Cara dan Formulasi Penghitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap maskapai harus menetapkan tarif tiket pesawat tidak melebihi TBA atau tidak di bawah TBB, beserta ketentuan tarif lainnya seperti FS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuannya untuk menjaga momentum pemulihan penerbangan nasional.

1. Pelanggaran mayoritas terjadi pada Juli hingga Desember 2022

Ilustrasi Pesawat. (IDN Times/Arief Rahmat)

Direktur Jenderal Perhubungan Udara M. Kristi Endah Murni mengatakan, pihaknya secara konsisten telah memberikan sanksi kepada maskapai yang melakukan pelanggaran.

Sanksi diberikan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan.

"Pelanggaran TBA dan FS tersebut dominan terjadi pada rute-rute berjarak pendek dalam rentang waktu Juli-Desember 2022. Kami sudah berikan sanksi administratif kepada maskapai yang bersangkutan berupa surat peringatan yang berlaku selama 14 hari," kata Kristi dalam keterangannya, Sabtu (25/3/2023).

2. Maskapai dijatuhi sanksi lebih berat jika tak patuhi surat peringatan

Ilustrasi pesawat. (IDN Times/Aditya Pratama)

Maskapai harus melakukan perbaikan pada tarif yang dilanggar sebelum masa surat peringatan tersebut habis. Selain itu, Ditjen Hubud akan memastikan tidak terdapat pelanggaran yang sama atau berulang pada rute lainnya.

Seandainya surat peringatan tersebut tak digubris dan belum ada perbaikan, maskapai akan dijatuhi sanksi administratif berikutnya berupa pembekuan, pencabutan dan/atau denda administrasi.

"Sebagian dari maskapai sudah melakukan perbaikan, seiring semakin baiknya perkembangan Beban Biaya Operasi Pesawat (BOP) yang didominasi oleh beban biaya avtur dan kurs rupiah terhadap dollar," ujarnya.

3. Kemenhub dan maskapai kaji penerapan tarif maskapai

Ilustrasi Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) (Dok. Angkasa Pura II)

Kemenhub merasa perlu dilakukan kajian bersama terkait penerapan TBA dan TBB maupun FS sebagai tindak lanjut pengawasan penerapan tarif tiket penumpang angkutan udara kelas ekonomi dalam negeri.

Ditjen Hubud bersama Indonesia National Air Carriers Association (INACA) dan maskapai berkolaborasi melakukan kajian dalam penyempurnaan formulasi perhitungan tarif tiket pesawat.

Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan nilai keekonomian yang lebih sesuai dengan memperhatikan kondisi harga avtur dan biaya operasional pesawat terkini, dengan tetap memperhatikan azas perlindungan konsumen.

Dijelaskan Kristi, berdasarkan kajian bersama yang dilakukan terkait penilaian dari maskapai dan INACA terhadap besaran TBA pada rute-rute tersebut, nilai keekonomiannya sudah tidak sesuai dengan Beban BOP.

Secara resmi, INACA dan beberapa maskapai telah bersurat kepada Ditjen Hubud untuk mempertimbangkan kembali adanya peninjauan ulang terhadap besaran tarif pada beberapa rute pendek tersebut.

"Kami akan terus aktif dan konsisten berkoordinasi dan berkolaborasi dengan stakeholder lainnya untuk memberikan dukungan terhadap terciptanya konektivitas nasional dan global dengan beban biaya yg paling efesien guna memperoleh tarif yang semakin terjangkau oleh masyarakat," tambahnya.