Mendagri Ajak Daerah Jadikan UMKM Sebagai Tulang Punggung Perekonomian

Sektor UMKM, kata Tito, menjadi penting untuk diprioritaskan karena telah terbukti mampu menyangga perekonomian di tengah situasi pandemik COVID-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2022.

Saat sebagian besar daerah menunjukkan pertumbuhan yang stagnan, ada 4 provinsi di Indonesia yang mampu bertahan, yakni Papua, Maluku Utara, Sulawesi Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tiga dari empat daerah tersebut ditopang oleh investasi besar, kecuali Yogyakarta.

“Di Yogyakarta ini menarik karena di sana tidak ada investasi besar, dan ketika kami menerjunkan tim untuk memonitor kondisi di lapangan ternyata kuncinya adalah UMKM, yang di sana oleh Sri Sultan, sektor UMKM ini benar-benar dihidupkan, dan terbukti saat krisis UMKM mampu berperan menjadi tulang punggung yang paling utama dalam menyangga perekonomian,” katanya.

Tito melanjutkan, belajar dari keberhasilan Yogyakarta, ada 3 hal yang bisa ditiru daerah lain. Pertama, harus ada upaya-upaya dalam mendorong UMKM, seperti dukungan dari pemerintah dalam bentuk regulasi. Kedua, ada kebijakan afirmasi yang membuat UMKM terbantu dan ada dukungan dari perbankan seperti kemudahan dalam permodalan.

“Ketiga, pemerintah hadir dalam menyediakan platform marketplace di mana produk-produk UMKM ini bisa didaptkan secara online,” ucap Tito.

Disisi lain, Ketua Umum Apkasi, Sutan Riska Tuanku Kerajaan menyampaikan, Apkasi sebagai organisasi yang menaungi pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, sangat mendukung Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Ia berharap, kegiatan tersebut bisa menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang berdampak positif bagi peningkatan perekonomian daerah yang juga akan ikut mendorong perekonomian nasional ke arah positif.

“Namun dari hal tersebut, tentunya kami memerlukan arahan dari pemerintah pusat terkait dengan peran yang harus dilakukan karena pemerintahan kabupaten merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kepemimpinan Indonesia di panggung dunia tersebut,” jelas Sutan.

Momentum Indonesia menjadi Presidensi G20, sambung Sutan, juga harus dimanfaatkan untuk melakukan diplomasi ekonomi dengan negara sahabat maupun dunia usaha internasional sebagai investor.

“Tentu investasi yang kita inginkan adalah investasi yang berkelanjutan, membawa manfaat langsung bagi rakyat kabupaten, tidak merusak lingkungan, dan menghormati kearifan lokal. Adalah tugas kita, para bupati sebagai kepala daerah, yang mendapat mandat langsung dari rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan,” ungkapnya.