Menkeu: Defisit APBN Tembus 1,24 Persen terhadap PDB, Masih On Track

Jakarta, IDN Times - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mencapai Rp319 triliun hingga akhir September 2026. Angka tersebut setara 1,24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan masih sesuai dengan desain awal APBN.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, APBN 2026 sejak awal dirancang mengalami defisit Rp689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB.

“Ini on track. Kita menuju pelaksanaan APBN yang memang dari awal, sejak ditetapkan, didesain untuk defisit,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (9/10/2026).

Dari sisi pendapatan, negara telah mengantongi Rp2.341,5 triliun hingga 30 September 2026. Realisasi tersebut mencapai 74,2 persen dari target APBN dan tumbuh 25,5 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy).

Suahasil menilai, realisasi pendapatan negara tersebut masih sesuai dengan target. Pasalnya, hingga akhir September, tahun anggaran telah berjalan selama tiga perempat atau sekitar 75 persen.

Penerimaan perpajakan menjadi salah satu penopang pendapatan negara dengan realisasi Rp1.847,7 triliun atau 68,6 persen dari target APBN. Angka ini tumbuh 21,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp1.607,6 triliun, setara 68,2 persen dari target APBN dan tumbuh 24,1 persen secara tahunan. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp240,1 triliun atau 71,5 persen dari target APBN, tumbuh 8,5 persen secara tahunan.

Terkait penerimaan pajak, Suahasil mengakui pengelolaan restitusi turut memengaruhi realisasinya. Namun, ia menegaskan telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Pajak untuk mempercepat pembayaran restitusi bagi wajib pajak yang berhak, terutama industri yang membutuhkan arus kas, industri padat karya, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Restitusi sebagai hak dari wajib pajak untuk industri-industri yang memang memerlukan cash flow, industri padat karya, UMKM, itu diberikan secepat mungkin diproses hak dari para wajib pajak ini agar bisa dibayarkan,” ujarnya.

Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp492,3 triliun atau 107,2 persen dari target APBN. Realisasi ini tumbuh 41,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dari sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp2.660,5 triliun atau 69,2 persen dari pagu APBN. Angka tersebut tumbuh 19 persen secara tahunan.

Suahasil mengatakan, realisasi belanja negara hingga akhir September 2026 lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang baru mencapai 61% dari pagu. Menurutnya, percepatan belanja tersebut diperlukan agar penyerapan anggaran tidak menumpuk pada akhir tahun.

“Ini sehat karena kita memang tidak menginginkan belanja negara itu terlalu terkumpul di bulan Desember. Kalau bisa dia lebih smooth, dan ini yang sudah mulai terjadi,” jelasnya.

Belanja pemerintah pusat menyumbang Rp2.061,3 triliun, setara 65,4 persen dari pagu APBN. Realisasi ini tumbuh 29,6 perse. dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Secara terperinci, belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp1.069,4 triliun atau 70,8 persen dari pagu APBN, tumbuh 33,5 persen secara tahunan. Sementara itu, belanja non-K/L terealisasi Rp991,9 triliun atau 60,5 persen dari pagu APBN, meningkat 25,7 persen secara tahunan.

Adapun transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp599,2 triliun atau 86,5 persen dari pagu APBN. Meski demikian, realisasi TKD turun 7,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dengan perkembangan pendapatan dan belanja tersebut, keseimbangan primer APBN mencatat surplus Rp125,5 triliun. Capaian ini berbalik dari desain awal APBN 2026 yang memperkirakan defisit keseimbangan primer sebesar Rp89,7 triliun.