Jakarta, IDN Times - Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki mengklaim aturan yang ada di dalam omnibus law dapat mempermudah mendirikan koperasi.
"Izin nantinya bukan cuma izin saja, di Omnibus Law, Koperasi hanya registrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) yang bisa dipakai untuk mengurus apa saja. Satu NIB untuk semua," kata Teten dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/2).
Teten mengatakan mendirikan koperasi lebih sulit dari pada perusahaan. Hal itu karena sistem OSS (Online Single Submission) yang belum dimaksimalkan oleh koperasi.
"Ke depan wilayah koperasi juga tak dibatasi, harapannya ada kesamaan untuk kemudahan. Termasuk Peraturan Daerah (Perda) yang tak sejalan akan sendirinya konsolidasi karena mengacu pada Undang-Undang," ucapnya.
Dari catatan studi penelitian sambung Teten, selama ini koperasi dan UMKM cenderung tak berkembang karena menghindari menjadi usaha formal, dengan alasan kerumitan administrasi serta perpajakan. Teten berjanji ke depannya hal itu tidak akan terjadi lagi.
"Tak cuma itu, dari sektor pembiayaan yang disediakan pemerintah juga harus yang ramah, tak cuma murah tapi mudah. Dan perlu pendampingan. Yang besar bermitra dengan usaha yang kecil," ujarnya.
Teten juga meminta untuk usaha koperasi sudah mulai masuk ke sektor riil produksi dan komoditi. Harapannya, KUMKM turut berkontribusi pada proyek pemerintah.
"Koperasi bisa bangun jalan, suplai belanja pemerintah. Karena Presiden sudah menginstruksikan belanja BUMN dan daerah prioritaskan produk dari koperasi dan UMKM," ujarnya.
Dengan begitu, pihaknya segera mendorong koperasi dan UMKM naik kelas. Kementeriannya kata Teten, tengah menyiapkan bagaimana ekosistem, dari pengalaman Kopontren dalam mengembangkan koperasi secara profesional, termasuk dari sisi teknologinya.
"Koperasi tak mungkin besar kalau rapat hanya zaman jadul, nanti dimungkinkan rapat, tanda tangan lewat aplikasi. Memungkinkan koperasi usaha yang sifatnya lokal tumbuh besar dengan teknologi," katanya.