Menteri ESDM Fasilitasi Perusahaan AS Investasi Mineral Kritikal di RI

Jakarta, IDN Times – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan pemerintah siap memfasilitasi perusahaan Amerika Serikat (AS) untuk berinvestasi di sektor mineral kritikal di Indonesia. Komitmen itu ditegaskan dengan tetap mengedepankan aturan dan kepentingan nasional.

Menurut Bahlil, mineral kritikal seperti nikel, logam tanah jarang, hingga komoditas strategis lainnya menjadi fokus kerja sama investasi yang akan diperkuat ke depan.

“Untuk mineral kritikal seperti nikel, logam tanah jarang, dan mineral lainnya, kami telah bersepakat untuk memfasilitasi perusahaan-perusahaan dari Amerika Serikat yang ingin berinvestasi di Indonesia, dengan tetap menghormati aturan yang berlaku di negara kita. Namun, kita juga akan memberikan dukungan dan fasilitasi dalam proses eksekusinya,” kata dia dalam jumpa pers, Jumat (20/2/2026) malam.

Bahlill menegaskan, dukungan yang dimaksud bukan berarti memberikan perlakuan khusus yang melanggar regulasi, melainkan memastikan proses investasi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahlil menjelaskan, kebijakan ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Dalam konteks ekonomi, Indonesia juga menerapkan asas yang sama. Menurutnya, pemerintah memberikan kesempatan setara kepada semua negara yang ingin berinvestasi di Indonesia, termasuk AS.

“Indonesia menganut asas politik bebas aktif dalam konteks diplomasi luar negeri, dan juga asas ekonomi bebas aktif. Artinya, kita memberikan ruang yang sama kepada semua negara, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara lain yang ingin melakukan investasi di Indonesia, khususnya di sektor mineral kritikal,” jelasnya.

Dengan prinsip tersebut, kata Bahlil, Indonesia tidak berpihak pada satu blok tertentu, melainkan membuka peluang kerja sama sepanjang memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Bahlil menegaskan, kebijakan fasilitasi investasi ini tidak berarti Indonesia membuka kembali ekspor bahan mentah. Ia mencontohkan kerja sama yang sudah berjalan sebelumnya dengan Freeport Indonesia, yang telah memiliki konsesi sesuai aturan dan membangun smelter senilai hampir 4 miliar dolar AS. Smelter tersebut disebut sebagai salah satu fasilitas pengolahan tembaga terbesar di dunia.

“Perlu ditegaskan, ini bukan berarti kita membuka ekspor bahan mentah. Tidak. Yang dimaksud adalah setelah dilakukan pemurnian, hasilnya dapat diekspor,” katanya.

Dengan demikian, hilirisasi tetap menjadi syarat utama dalam setiap investasi mineral kritikal. Pemerintah ingin memastikan setiap kerja sama asing membawa dampak nyata berupa peningkatan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan industri dalam negeri.