KUR perumahan akan mencakup UMKM di sektor konstruksi, mendukung pembangunan rumah rakyat dengan nilai pembiayaan Rp130 triliun.
KUR perumahan menjadi alternatif pembiayaan nasional tanpa pinjaman lembaga internasional, sebagai solusi dari Presiden Prabowo.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah menargetkan aturan terkait skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan akan selesai pada akhir Juli 2025.
“Kita kejar agar selesai bulan ini. Tadi saya sudah bicara soal mekanismenya. Skema juga sedang dimatangkan. Nanti kalau sudah waktunya pasti saya umumkan. Yang jelas ini kabar baik,” kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/7/2025).
Ia menjelaskan, skema baru KUR perumahan ini akan mencakup berbagai aspek, tidak hanya pembeli individu, tetapi juga pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak di sektor konstruksi. Tujuannya, memperluas akses pembiayaan dalam mendukung pembangunan rumah rakyat.
Dalam merumuskan aturan tersebut, menteri yang akrab disapa Ara itu telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia memastikan program pembangunan 3 juta rumah akan didukung melalui KUR dengan nilai pembiayaan mencapai Rp130 triliun dari Danantara.
“KUR ini akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri. Saya akan segera menunjuk penanggung jawab pelaksanaannya, dibantu jajaran eselon I, staf khusus, staf ahli, dan direktur jenderal. Semua kompak bekerja,” ujarnya.
Ara menegaskan, kebijakan ini menjadi alternatif pembiayaan nasional, mengingat tahun ini tidak ada pinjaman dari lembaga internasional. Sebelumnya, beberapa lembaga seperti Bank Dunia, ADB, dan IsDB telah menawarkan pinjaman, namun ditolak oleh pemerintah.
“Ini bukti bahwa Presiden Prabowo hadir dengan solusi, bukan sekedar menolak tawaran pinjaman luar negeri, tapi langsung menawarkan jalan keluar melalui KUR perumahan,” tuturnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyampaikan, pada semester I-2025, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp131,2 triliun atau 43,7 persen dari total plafon KUR. Dana ini akan digunakan untuk pemberdayaan UMKM.
Ia menambahkan, penyaluran KUR juga akan diselaraskan dengan pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang akan menerima pembiayaan KUR dari bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pemerintah menargetkan pembentukan sebanyak 80 ribu Koperasi Merah Putih.
“Masing-masing Kopdes Merah Putih akan menyampaikan proposal bisnis mereka untuk didanai melalui Himbara, dengan plafon pinjaman maksimal sebesar Rp3 miliar. Pinjaman ini dapat digunakan untuk belanja modal (capital expenditure/capex) maupun biaya operasional (operational expenditure/opex),” ujar Sri Mulyani.
Pinjaman diberikan dengan tenor maksimal 6 tahun, dan suku bunga sebesar 6 persen akan ditanggung oleh pemerintah.
“Pemerintah juga akan memberikan dukungan berupa jaminan intersep. Artinya, jika koperasi dinilai tidak layak, maka pendanaannya akan diintersep melalui dana desa, dana alokasi umum, atau dana bagi hasil,” ungkap Sri Mulyani.