Mesir Terapkan Penghematan Energi akibat Perang di Iran
- Pemerintah Mesir memperlambat proyek besar dan menerapkan WFH setiap Minggu untuk menghemat bahan bakar di tengah krisis energi akibat perang antara AS, Israel, dan Iran.
- Kebijakan efisiensi mencakup pembatasan jam operasional toko hingga pukul 21.00 serta pengurangan konsumsi listrik publik, sementara sektor pariwisata tetap mendapat pengecualian.
- Krisis energi memicu lonjakan harga, pelemahan pound Mesir, meningkatnya kemiskinan, serta kekhawatiran penurunan remitansi pekerja migran; diplomasi regional digencarkan mencari solusi.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Mesir memutuskan untuk memperlambat sejumlah proyek besar negara yang membutuhkan konsumsi bahan bakar tinggi selama minimal dua bulan ke depan. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap guncangan energi global yang dipicu oleh perang antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran.
Mesir menghadapi tekanan berat karena sangat bergantung pada impor bahan bakar yang terhambat akibat penutupan Selat Hormuz. Situasi keamanan di jalur pelayaran utama tersebut telah memicu lonjakan harga energi yang membebani anggaran belanja publik.
1. Mesir tahan proyek dan terapkan kebijakan WFH
Perdana Menteri (PM) Mesir, Mostafa Madbouly, mengumumkan, proyek-proyek yang banyak menggunakan solar dan bensin akan dikurangi intensitasnya. Selain penahanan proyek, pemerintah juga memangkas jatah bahan bakar untuk seluruh kendaraan dinas hingga 30 persen.
Langkah efisiensi juga mencakup pengaturan pola kerja bagi pegawai di sektor publik maupun swasta selama krisis berlangsung. Pemerintah mewajibkan sistem kerja jarak jauh atau work from home (WFH) setiap hari Minggu sepanjang bulan April 2026. Namun, sektor manufaktur dan layanan publik penting dikecualikan dari aturan ini.
"Langkah-langkah ini bersifat sementara dan pemerintah sedang berdiskusi untuk meningkatkan upah minimum guna membantu warga," ujar Madbouly pada Sabtu (28/3/2026), dilansir The New Arab.
2. Krisis energi paksa toko tutup lebih awal
Selain menyasar proyek negara, efisiensi energi juga memengaruhi sektor ritel dengan pemberlakuan jam operasional baru yang lebih ketat. Toko, restoran, hingga kafe di seluruh penjuru Mesir diwajibkan menghentikan aktivitasnya pada pukul 21.00 setiap malam.
Mesir terpaksa memberlakukan penghematan demi menyeimbangkan perekonomian di tengah kenaikan biaya energi. Tagihan belanja bensin pemerintah dilaporkan membengkak menjadi 2,5 miliar dolar AS (sekitar Rp42,4 triliun) pada Maret, naik dua kali lipat dibanding posisi Januari, dilansir BBC.
Upaya penghematan juga terlihat dari kebijakan pemadaman lampu jalan dan papan iklan di sepanjang jalan protokol. Namun, pemerintah memberikan pengecualian bagi sektor perhotelan dan objek wisata untuk menjaga sektor pariwisata tetap berjalan.
3. Dampak sosial dan ekonomi akibat perang mulai terasa
Tekanan ekonomi mulai memberikan dampak sosial dan memicu keprihatinan. Di Alexandria, seorang ibu dilaporkan mengakhiri hidupnya bersama lima anaknya karena tidak mampu membeli makanan selama tiga hari akibat kemiskinan.
Krisis ini diperparah oleh merosotnya nilai tukar pound Mesir setelah ratusan juta dolar AS aset asing keluar dari pasar domestik. Inflasi telah melemahkan daya beli jutaan warga yang bergantung pada barang-barang impor pokok.
Sektor penerimaan negara juga terancam oleh gangguan keamanan di negara-negara Teluk yang menjadi tempat jutaan pekerja migran Mesir. Pemerintah khawatir akan penurunan remitansi pekerja, yang nilainya sempat mencapai 25,6 miliar dolar AS (sekitar Rp435 triliun) dalam tujuh bulan pertama.
Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty dijadwalkan menghadiri pertemuan menteri luar negeri bersama Turki, Pakistan, dan Arab Saudi di Islamabad. Pertemuan tersebut akan mencari jalan keluar diplomatik untuk mengakhiri konflik dan blokade energi yang mencekik perekonomian kawasan.
