MSCI Effect Guncang Pasar Modal RI, ICSF: Ada Risiko dan Peluang

Menurut Ardi , resiliensi keuangan bukan sekedar kemampuan bertahan di tengah tekanan, melainkan juga kesiapan untuk beradaptasi dan melakukan transformasi demi memperkuat fondasi pasar. Pemerintah bersama otoritas pasar modal dan pelaku industri keuangan harus segera berbenah dengan memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, serta memastikan perlindungan investor yang memadai.

"Reformasi regulasi dan penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci agar Indonesia mampu meredam kepanikan dan mengembalikan kepercayaan investor," ujarnya.

Selain itu, digitalisasi dan inovasi di sektor keuangan harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi, memperluas akses, dan memperkuat daya saing Indonesia di ranah global. Langkah-langkah ini perlu dibarengi dengan edukasi publik yang masif agar masyarakat dan pelaku pasar memahami risiko serta peluang yang ada, sehingga tercipta ekosistem investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam jangka pendek, dampak MSCI Effect sangat terasa pada volatilitas pasar, penurunan nilai tukar rupiah, dan melemahnya likuiditas di pasar modal. Banyak perusahaan yang bergantung pada pembiayaan pasar modal menghadapi tantangan baru dalam menjaga kelangsungan operasional dan ekspansi bisnis.

"Investor lokal pun cenderung bersikap hati-hati, menahan diri untuk berinvestasi di tengah ketidakpastian yang tinggi. Namun, krisis ini juga membuka ruang refleksi bagi pemerintah dan pelaku industri untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kelemahan struktural yang selama ini terabaikan," ujarnya.

Dengan demikian, perbaikan tata kelola perusahaan, peningkatan transparansi laporan keuangan, serta penguatan infrastruktur teknologi menjadi prioritas yang harus segera diwujudkan agar pasar modal Indonesia tidak hanya menarik secara jangka pendek, tetapi juga mampu menawarkan stabilitas dan kepastian hukum bagi investor jangka panjang.

Menurutnya, dampak jangka panjang dari "MSCI Effect" sangat menentukan postur dan profil Indonesia di mata dunia. Negara yang mampu mengelola krisis dengan strategi yang tepat, komunikasi yang terbuka, dan komitmen terhadap reformasi akan semakin dipercaya oleh investor global.

Reputasi sebagai pasar yang resilient dan adaptif akan menjadi modal utama dalam menarik investasi berkualitas, memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara, serta meningkatkan daya saing nasional secara keseluruhan.

" Indonesia dapat menegaskan komitmen terhadap prinsip good governance, keberlanjutan, dan perlindungan hak investor sebagai fondasi utama dalam membangun pasar keuangan yang modern dan inklusif. Kerjasama internasional juga perlu diperkuat agar Indonesia dapat mengakses pengetahuan, teknologi, dan jaringan global yang dibutuhkan untuk menavigasi tantangan di masa depan," ungkapnya.

Ardi mengatakan, dalam proses pemulihan citra dan pembangunan kepercayaan global, peran strategis multi-stakeholder menjadi kunci utama dalam membangun ekosistem keuangan yang tangguh dan adaptif.

"Pemerintah, regulator, pelaku usaha, investor, akademisi, media, dan masyarakat harus berkolaborasi dalam merumuskan kebijakan yang responsif dan inovatif, Pemerintah dan regulator perlu memas kan kebijakan yang pro-investasi serta perlindungan terhadap investor," ucapnya.

Di samping itu, pelaku usaha dan perusahaan publik harus meningkatkan kualitas tata kelola dan transparansi agar mampu bersaing secara global. Bahkan akademisi dapat berperan dalam memberikan kajian, riset, dan solusi atas tantangan yang dihadapi, sementara media dan masyarakat berperan dalam mengawal keterbukaan informasi dan membangun literasi keuangan yang lebih baik.

Kolaborasi lintas sektor ini akan memperkuat kepercayaan investor internasional, membangun reputasi Indonesia sebagai negara yang mampu mengelola krisis dengan baik, serta mendorong terciptanya ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

"Penting untuk diingat bahwa keberhasilan pemulihan reputasi dan kepercayaan tidak dapat dilakukan secara parsial atau sektoral, melainkan harus didorong oleh sinergi yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah harus membuka ruang dialog dan partisipasi aktif dari sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, dunia usaha dan investor dapat memberikan masukan yang konstruktif mengenai kebutuhan dan tantangan di lapangan," tuturnya.