3 Peluang Ekonomi dari Pengembangan PLTS di Kawasan Industri Indonesia

- Potensi PLTS 21 GWp di kawasan industri Indonesia diperkirakan dapat menarik investasi hingga 13,3 miliar dolar AS, setara sekitar 20 persen target nasional 100 GWp.
- Dengan asumsi komponen lokal 40 persen, pembangunan PLTS berpotensi menambah PDB 10,7 miliar dolar AS, lalu 3,1 miliar dolar AS per tahun saat beroperasi.
- Percepatan proyek terkendala perizinan dan jaringan listrik; pengembangan membutuhkan sekitar 7,5 bulan, lebih lama daripada Vietnam yang sekitar tiga bulan.
Jakarta, IDN Times - Kawasan industri berpotensi menjadi salah satu penggerak pengembangan energi surya di Indonesia. Kebutuhan listrik dari berbagai perusahaan yang berada dalam satu kawasan dapat menjadi dasar untuk menentukan lokasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), kapasitas produksi, hingga kebutuhan jaringan transmisi. Peluang ekonominya juga cukup besar.
Kajian Institute for Development of Economics and Finance Green Transition Initiative (INDEF–GTI) bersama Systemiq memperkirakan pengembangan seluruh potensi PLTS di kawasan industri Indonesia dapat menarik investasi hingga 13,3 miliar dolar AS. Potensi tersebut berasal dari kapasitas PLTS sebesar 21 gigawatt-peak (GWp), atau sekitar seperlima dari target PLTS nasional sebesar 100 GWp. Namun, realisasinya masih membutuhkan kepastian perizinan, kesiapan jaringan listrik, dan dukungan industri dalam negeri. Berikut tiga peluang ekonomi yang dapat muncul dari pengembangan PLTS di kawasan industri.
1. Potensi investasi PLTS mencapai 3,3 miliar Dolar AS

ilustrasi kawasan industri (Pexels.com/Tom Fisk) Pengembangan PLTS di kawasan industri dapat membuka peluang investasi dalam skala besar. Berdasarkan kajian INDEF–GTI bersama Systemiq, kawasan industri di Indonesia diperkirakan memiliki potensi pengembangan PLTS hingga 21 GWp.
Jika seluruh kapasitas tersebut dikembangkan, nilai investasi yang berpotensi masuk diperkirakan mencapai 13,3 miliar dolar AS. Kapasitas ini setara dengan sekitar 20 persen dari target pengembangan PLTS nasional sebesar 100 GWp.
Kebutuhan listrik dari perusahaan-perusahaan dalam satu kawasan menjadi salah satu faktor yang dapat mendukung pengembangan proyek. Dengan memetakan permintaan listrik industri, pengembang dapat menentukan lokasi pembangkit dan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pendekatan tersebut juga dibahas dalam forum COP31 di Antalya, Turki, pada 13 November 2026.
Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti memaparkan peluang pengembangan Kawasan Energi Terbarukan atau Renewable Energy Zones (REZs) untuk menghubungkan kebutuhan listrik industri dengan pembangunan pembangkit energi bersih. Meski demikian, angka 13,3 miliar dolar AS merupakan estimasi potensi investasi apabila seluruh kapasitas yang dikaji berhasil dikembangkan. Nilai tersebut belum mencerminkan investasi yang sudah masuk atau proyek yang telah beroperasi.
2. Pengembangan energi surya berpotensi menambah PDB dan lapangan kerja

ilustrasi panel surya (Pexels.com/Budget Bizar) Peluang ekonomi dari PLTS tidak hanya berasal dari pembangunan pembangkit, tetapi juga aktivitas produksi, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan. Dalam kajian yang sama, INDEF–GTI dan Systemiq menggunakan asumsi tingkat komponen dalam negeri sebesar 40 persen.
Dengan asumsi tersebut, pembangunan PLTS di kawasan industri diperkirakan dapat memberikan tambahan 10,7 miliar dolar AS terhadap produk domestik bruto (PDB) selama masa konstruksi. Setelah pembangkit beroperasi, kegiatan operasional dan pemeliharaan diperkirakan dapat menyumbang sekitar 3,1 miliar dolar AS per tahun terhadap PDB.
Dari sisi ketenagakerjaan, pengembangan tersebut diperkirakan menghasilkan dampak setara 1,91 juta tahun kerja, termasuk 522 ribu tahun kerja langsung. Istilah tahun kerja atau job-years menunjukkan akumulasi pekerjaan berdasarkan durasi satu orang bekerja selama satu tahun, sehingga tidak dapat langsung diartikan sebagai jumlah pekerja tetap.
Besarnya dampak ekonomi tersebut juga bergantung pada keterlibatan pemasok dalam negeri. Semakin besar porsi peralatan dan jasa yang dapat dipenuhi industri lokal, semakin besar pula peluang nilai tambah yang tinggal di dalam negeri.
3. Percepatan proyek masih terkendala perizinan dan kesiapan jaringan listrik

ilustrasi PLTS (Pexels.com/Adrinil Dennis) Di balik potensi investasi tersebut, pengembangan PLTS untuk sektor komersial dan industri masih menghadapi tantangan waktu dan infrastruktur. Head of Energy Transition & Carbon Pricing INDEF–GTI, Saraya Cita Asmarani, menyebut pengembangan proyek surya untuk sektor komersial dan industri di Indonesia diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 7,5 bulan. Durasi tersebut lebih panjang dibandingkan Vietnam yang sekitar tiga bulan.
Perbedaan waktu pengembangan ini menunjukkan pentingnya penyederhanaan proses proyek, termasuk kepastian perizinan dan kesiapan akses jaringan listrik. Salah satu pendekatan yang dibahas adalah pengembangan REZs. Melalui pendekatan ini, pembangunan pembangkit dan jaringan listrik dapat direncanakan secara bersamaan berdasarkan kebutuhan kawasan industri.
Kesiapan jaringan transmisi juga menjadi faktor penting. Lokasi sumber energi terbarukan tidak selalu berdekatan dengan pusat industri, sehingga pembangunan pembangkit perlu diikuti perencanaan sambungan jaringan agar pasokan listrik tersedia ketika kebutuhan produksi meningkat. Selain itu, transisi menuju energi bersih juga perlu memperhitungkan dampaknya terhadap sistem kelistrikan yang masih bergantung pada pembangkit fosil.
Dalam forum COP31, INDEF–GTI menyoroti perlunya penyesuaian kontrak listrik agar pengurangan pasokan dari pembangkit batu bara tidak menimbulkan beban keuangan yang sama bagi PLN. Bagi daerah penghasil batu bara, perubahan tersebut juga perlu diantisipasi melalui pengembangan sumber pendapatan dan lapangan kerja alternatif. Dengan demikian, percepatan energi terbarukan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan pembangkit, tetapi juga kesiapan infrastruktur, kebijakan, dan tenaga kerja.
Pengembangan PLTS di kawasan industri menawarkan peluang investasi dan aktivitas ekonomi baru bagi Indonesia. Namun, potensi tersebut baru dapat memberikan manfaat apabila didukung proses perizinan yang lebih efisien, jaringan listrik yang memadai, serta keterlibatan industri dalam negeri.
























