Nasib IHSG dan Rupiah Menunggu Keputusan MSCI, Bakal Makin Ambyar?

Dalam klasifikasi MSCI, standalone market mencakup pasar yang belum masuk dalam cakupan indeksnya serta pasar yang mengalami penurunan signifikan dalam hal aksesibilitas, ukuran, atau likuiditas.

Usulan terhadap Indonesia berkaitan dengan kategori kedua. Jika perubahan tersebut diberlakukan, saham Indonesia tidak lagi menjadi bagian dari indeks MSCI untuk kelompok pasar berkembang (emerging markets) ataupun pasar perbatasan (frontier markets).

Perubahan langsung dari emerging market menjadi standalone market bukan hal yang lazim. Argentina mengalami perubahan status pada 2021, sementara Rusia mengalaminya pada 2022.

Sebelum keputusan final keluar, perkembangan reformasi dan respons MSCI terhadap penjelasan BEI menjadi hal yang perlu diperhatikan. MSCI juga berpeluang menyampaikan perkembangan sementara selama proses konsultasi berlangsung.

MSCI masih menyoroti persoalan tata kelola dan mekanisme perdagangan di bursa Indonesia. Salah satu perhatian utamanya adalah dugaan aktivitas perdagangan terkoordinasi yang dinilai belum diikuti penindakan yang memadai.

Di sisi lain, sejumlah perubahan telah dilakukan di pasar saham Indonesia. Langkah tersebut mencakup pembukaan informasi kepemilikan saham di atas 1 persen, perincian klasifikasi investor, penerapan kerangka High Shareholding Concentration (HSC), serta peningkatan batas minimum free float menjadi 15 persen yang diberlakukan melalui masa transisi hingga 2029.

BEI dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) juga memperluas cakupan pemeriksaan HSC pada Oktober 2026. Saham dengan kapitalisasi pasar di atas Rp5 triliun kini masuk dalam cakupan, lebih rendah dibandingkan ambang sebelumnya sebesar Rp10 triliun. Informasi kepemilikan saham turut diperinci berdasarkan investor domestik dan asing.

EBC menilai efektivitas langkah-langkah tersebut perlu dilihat dari hasil penerapannya. Ada empat aspek yang menjadi perhatian, yakni tindakan terhadap dugaan perdagangan terkoordinasi, penerapan aturan HSC, pemenuhan ketentuan free float, serta keterbukaan dan ketepatan data kepemilikan saham.

Selain persoalan klasifikasi, investor juga perlu mencermati kebijakan MSCI yang membatasi perubahan komposisi indeks saham Indonesia.

MSCI belum mencabut pembekuan terhadap efek Indonesia. Selama kebijakan tersebut berlaku, penyedia indeks itu tidak akan meningkatkan jumlah saham yang dianggap tersedia bagi investor asing, memasukkan saham baru ke MSCI Indonesia Investable Market Index, ataupun menaikkan posisi saham ke indeks dengan cakupan lebih besar.

Meski demikian, saham yang masuk dalam penandaan HSC tetap dapat dikeluarkan dari indeks. Perluasan penyaringan HSC pun membuka kemungkinan bertambahnya jumlah saham yang terdampak.

Situasi ini terjadi ketika investor asing telah membukukan jual bersih saham Indonesia sebesar Rp84,8 triliun sepanjang tahun berjalan hingga 15 Oktober 2026. Angka tersebut tercatat sebelum pengumuman usulan reklasifikasi MSCI.

Pergerakan dana asing selanjutnya menjadi salah satu petunjuk untuk membaca respons investor global. Selain transaksi jual dan beli harian, perubahan porsi kepemilikan asing pada saham-saham berkapitalisasi besar juga layak dicermati.

Agenda terdekat adalah pengumuman MSCI November 2026 Index Review pada 11 November. Karena pembekuan masih berlangsung, perkembangan dalam peninjauan indeks tersebut menjadi perhatian di tengah ketidakpastian status pasar saham Indonesia.

Tekanan terhadap aset Indonesia turut terlihat di pasar valuta asing dan obligasi pemerintah. Pada Jumat, rupiah berada di level Rp18.052 per dolar AS berdasarkan kurs referensi harian BI. Pada hari yang sama, imbal hasil atau yield SBN meningkat di sebagian besar tenor.

Rupiah sendiri telah berulang kali menguji level Rp18.000 per dolar AS sejak akhir September. Kondisi ini membuat perkembangan arus modal asing penting untuk dicermati, terutama jika perubahan sentimen di pasar saham ikut memengaruhi keputusan investasi pada aset Indonesia lainnya.

"Status MSCI bukan semata isu pasar saham. Ketika investor global memangkas eksposurnya ke Indonesia, tekanan bisa merembet ke rupiah dan pasar obligasi secara bersamaan," ujar Sana.

Untuk melihat perkembangan tersebut, ada tiga indikator yang dapat dipantau dalam waktu dekat: pergerakan rupiah di sekitar Rp18 ribu per dolar AS, yield SBN tenor 10 tahun, serta porsi kepemilikan asing pada SBN.

Rapat Dewan Gubernur BI pada 20–21 Oktober 2026 juga menjadi agenda penting. Pertemuan tersebut akan memberikan gambaran mengenai kebijakan bank sentral selanjutnya, termasuk kemungkinan langkah tambahan untuk menjaga stabilitas rupiah. BI rate saat ini berada di level 5,75 persen.

Proses penentuan status Indonesia masih berlangsung selama beberapa bulan ke depan. Berikut agenda yang perlu diperhatikan:

Dengan rentang waktu tersebut, perkembangan pasar saham Indonesia akan bergantung pada pelaksanaan reformasi dan bukti penegakan aturan yang dapat ditunjukkan selama proses konsultasi. MSCI masih memiliki ruang untuk meninjau usulannya, tetapi kepastian mengenai status Indonesia baru akan terlihat melalui perkembangan dan keputusan resmi selanjutnya.