7 Negara dengan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional Paling Mapan

Australia memiliki sistem asuransi kesehatan nasional bernama Medicare yang mulai beroperasi pada 1984. Program ini dirancang untuk memberikan akses pelayanan kesehatan kepada penduduk yang memenuhi persyaratan, tanpa menjadikan kemampuan finansial sebagai satu-satunya penentu memperoleh pengobatan. Medicare membiayai sebagian atau seluruh biaya sejumlah layanan medis, termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan diagnostik, dan pelayanan rumah sakit.

Dari sisi bisnis dan pembiayaan, Medicare mendapatkan dukungan melalui pendapatan pemerintah, termasuk pungutan Medicare Levy. Pemerintah federal juga bekerja sama dengan pemerintah negara bagian dan teritori dalam membiayai rumah sakit publik.

Penduduk yang memenuhi syarat dan memilih menjadi pasien publik di rumah sakit umum dapat memperoleh perawatan tanpa biaya langsung. Australia juga mempunyai Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS) yang memberikan subsidi untuk berbagai obat resep. Model ini memperlihatkan bagaimana pembiayaan publik dapat digunakan untuk menjaga akses kesehatan sekaligus mengendalikan biaya pengobatan masyarakat.

Belanda menerapkan sistem asuransi kesehatan wajib melalui Dutch Health Insurance System. Setiap orang yang tinggal atau bekerja di negara tersebut pada umumnya diwajibkan mempunyai asuransi kesehatan dasar. Menariknya, penyelenggara asuransi bukan hanya lembaga pemerintah, melainkan perusahaan asuransi kesehatan yang beroperasi di bawah regulasi negara. Pemerintah menetapkan jenis layanan yang harus masuk dalam paket asuransi dasar.

Dari perspektif bisnis, sistem Belanda memperlihatkan bagaimana perusahaan asuransi swasta dapat dilibatkan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan universal. Perusahaan asuransi wajib menerima pemohon untuk paket dasar tanpa membedakan usia maupun kondisi kesehatannya.

Pendanaan berasal dari premi yang dibayarkan peserta serta kontribusi berbasis pendapatan dan dukungan pemerintah. Meskipun demikian, peserta dewasa tetap memiliki kewajiban membayar premi dan dapat dikenai biaya risiko sendiri atau deductible untuk layanan tertentu. Anak-anak di bawah usia 18 tahun tidak membayar premi asuransi dasar.

Inggris memiliki National Health Service (NHS), salah satu sistem pelayanan kesehatan publik yang paling dikenal di dunia. NHS mulai beroperasi pada 1948 dengan prinsip bahwa pelayanan kesehatan harus dapat diakses masyarakat berdasarkan kebutuhan medis, bukan kemampuan membayar. Sistem ini menyediakan berbagai layanan, mulai dari konsultasi dokter umum, perawatan rumah sakit, hingga tindakan medis tertentu.

Berbeda dengan Belanda yang mengandalkan perusahaan asuransi sebagai penyelenggara paket dasar, NHS dibiayai terutama melalui pajak. Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk membayar penyedia layanan kesehatan, sehingga pasien umumnya tidak perlu membayar langsung ketika menggunakan layanan NHS yang ditanggung.

Model ini membuat beban pembiayaan kesehatan menjadi bagian dari pengeluaran publik negara. Namun, layanan tertentu, seperti sebagian obat resep, perawatan gigi, dan layanan optik, dapat dikenai biaya sesuai ketentuan. Sistem NHS juga menghadapi tantangan berupa tekanan anggaran, kebutuhan tenaga medis, dan waktu tunggu pelayanan.

Jerman memiliki sistem asuransi kesehatan sosial yang dikenal sebagai Statutory Health Insurance (SHI) atau Gesetzliche Krankenversicherung (GKV). Sistem ini menjadi salah satu fondasi perlindungan kesehatan masyarakat Jerman dan mencakup hampir 90 persen penduduk. Kepesertaan asuransi kesehatan diwajibkan bagi penduduk, meskipun kelompok tertentu dapat menggunakan asuransi kesehatan swasta sesuai persyaratan yang berlaku.

Keunikan sistem Jerman terletak pada mekanisme pembiayaannya yang berbasis solidaritas sosial. Iuran asuransi dihitung berdasarkan penghasilan peserta, sedangkan kontribusi pekerja dan pemberi kerja pada umumnya dibagi secara seimbang. Dana yang terkumpul disalurkan melalui dana kesehatan pusat sebelum dialokasikan kepada berbagai lembaga asuransi kesehatan.

Pemerintah juga memberikan subsidi dari penerimaan pajak. Menariknya, anggota keluarga tertentu yang tidak memiliki penghasilan sendiri, seperti anak dan pasangan yang memenuhi persyaratan, dapat memperoleh perlindungan melalui kepesertaan keluarga tanpa membayar iuran terpisah.

Prancis menerapkan sistem perlindungan kesehatan nasional melalui Assurance Maladie dan Protection Universelle Maladie (PUMa). PUMa mulai berlaku pada 2016 untuk memastikan setiap orang yang bekerja atau tinggal secara stabil dan sah di Prancis memperoleh hak atas pembiayaan layanan kesehatan secara berkelanjutan. Dengan sistem ini, seseorang tidak harus terus-menerus bergantung pada status pekerjaannya untuk mempertahankan hak atas perlindungan kesehatan.

Dari sisi pembiayaan, sistem asuransi kesehatan Prancis menggunakan beberapa sumber pendapatan, termasuk kontribusi sosial dari pekerja dan pemberi kerja serta pajak. Assurance Maladie bertugas membiayai atau mengganti biaya berbagai layanan medis, seperti konsultasi dokter, pemeriksaan laboratorium, rawat inap, dan pengobatan.

Pemerintah juga mengatur berbagai bentuk perlindungan tambahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Meski begitu, tidak seluruh biaya medis otomatis ditanggung penuh. Sebagian pengeluaran pasien dapat dilengkapi melalui asuransi tambahan yang dikenal sebagai complémentaire santé atau mutuelle.

Jepang mempunyai Universal Health Insurance System yang memastikan penduduk memenuhi persyaratan untuk terdaftar dalam asuransi kesehatan publik. Sistem ini berkembang sejak 1961 ketika Jepang berhasil mencapai cakupan asuransi kesehatan universal. Skemanya terbagi menjadi beberapa kelompok, antara lain asuransi bagi pekerja perusahaan dan national health insurance bagi masyarakat yang tidak tercakup dalam asuransi pekerja.

Pembiayaan sistem kesehatan Jepang berasal dari iuran peserta, kontribusi pemberi kerja, serta subsidi pemerintah. Peserta tetap membayar sebagian biaya pengobatan ketika mengunjungi fasilitas kesehatan, umumnya sebesar 30 persen untuk kelompok usia produktif, dengan ketentuan berbeda bagi kelompok usia lainnya.

Jepang juga memiliki mekanisme perlindungan biaya pengobatan tinggi (high-cost medical expense benefit) untuk membatasi beban pengeluaran pasien. Sistem ini menarik dari sisi bisnis, karena menggabungkan kepesertaan wajib, pengelolaan dana asuransi, dan pengaturan tarif layanan medis secara nasional.

Taiwan mengoperasikan National Health Insurance (NHI) sejak 1995. Sistem ini menggunakan model single-payer, yaitu satu lembaga utama pemerintah mengelola pembiayaan asuransi kesehatan nasional. Melalui skema tersebut, masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat mengakses berbagai fasilitas kesehatan, mulai dari klinik, rumah sakit, pemeriksaan medis, hingga layanan pengobatan dengan menggunakan kartu asuransi kesehatan nasional.

Dari sisi ekonomi, NHI memperoleh pendanaan terutama melalui premi peserta, kontribusi pemberi kerja, dan subsidi pemerintah. Besarnya kontribusi disesuaikan dengan kategori kepesertaan dan penghasilan. Dana tersebut digunakan untuk membayar layanan kesehatan yang diberikan fasilitas medis kepada peserta. Meskipun memiliki cakupan luas, sistem Taiwan juga menghadapi tantangan berupa peningkatan biaya pengobatan dan perubahan struktur demografi. Pemerintah harus menyesuaikan tarif iuran serta mencari sumber pendapatan tambahan agar pembiayaan kesehatan tetap berkelanjutan.

Ketujuh negara tersebut menunjukkan bahwa jaminan kesehatan universal tidak harus dibangun menggunakan satu model pembiayaan yang sama. Australia dan Inggris lebih mengandalkan pendanaan publik melalui pajak, sedangkan Jerman dan Jepang menggunakan sistem asuransi sosial dengan kontribusi pekerja serta pemberi kerja. Belanda melibatkan perusahaan asuransi swasta yang diatur pemerintah, sementara Taiwan mengandalkan model single-payer dan Prancis menggabungkan sejumlah sumber pendanaan.

Bagi dunia bisnis, sistem tersebut membuka ruang kerja sama antara pemerintah, perusahaan asuransi, pemberi kerja, penyedia layanan kesehatan, hingga industri farmasi. Namun, keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang terkumpul.

Pengendalian biaya, pemerataan akses, transparansi pengelolaan, dan kemampuan menghadapi peningkatan kebutuhan medis juga menjadi faktor penting. Pada akhirnya, sistem asuransi kesehatan nasional yang berkelanjutan bukan sekadar menyediakan layanan pengobatan, melainkan juga menjaga agar biaya kesehatan tidak menjadi beban ekonomi yang menghancurkan kehidupan masyarakat.