Ilustrasi pengadilan. (IDN Times/Sukma Shakti)
Dicky menyatakan, penguatan mekanisme ini juga ditujukan agar konsumen tidak perlu berulang kali menyampaikan pengaduan ke berbagai lembaga, seperti OJK, BI, maupun penyelenggara jasa keuangan.
"Konsumen tidak perlu pindah dari satu pintu ke pintu yang lain mengadu ini, mengadu itu. Bahkan redundant ngadu ke BI, ngadu ke OJK, ngadu ke Bapak Ibu sekalian," katanya.
Selain mengatur mekanisme penyelesaian sengketa, Juklak Bersama OJK dan BI juga menjadi pedoman koordinasi kedua lembaga. Cakupannya meliputi aspek kelembagaan, pelaporan, pengenaan sanksi, hingga pemberian perintah tertulis sesuai kewenangan masing-masing.
Dicky menilai, penguatan penyelesaian sengketa ini semakin penting di tengah berkembangnya layanan keuangan digital yang melibatkan banyak pihak dalam satu transaksi.
Saat ini, sebuah transaksi dapat melibatkan bank, penyedia jasa sistem pembayaran, payment gateway, merchant, platform digital, hingga perusahaan telekomunikasi. Kondisi tersebut berpotensi membuat konsumen kesulitan menentukan pihak yang bertanggung jawab ketika terjadi permasalahan.
Penguatan LAPS-SK ini menjadi salah satu agenda dalam GEBER PK 2027 yang mengusung tiga pilar, yakni Empowered Consumers, Stronger Protection, dan Collaborative Action.