OJK Luncurkan Peta Jalan Perkuat BPR-BPRS, Ini Isinya

Dian menjelaskan, RP2B 2024-2027 dirancang dengan menyesuaikan perkembangan industri dan ekosistem industri jasa keuangan. Sehingga menjadi bagian dari respons kebijakan yang relevan dan tepat waktu untuk mendukung daya tahan maupun daya saing industri BPR dan BPRS.

"Tercapainya visi RP2B ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi semua pihak, mulai dari industri dan asosiasi BPR dan BPRS, bank umum, bank umum syariah, serta kementerian dan lembaga terkait," ujar Dian.

Dokumen tersebut mencakup empat pilar utama, antara lain memperkuat struktur dan daya saing, mengakselerasi digitalisasi, memperkuat peran dan kontribusi BPR atau BPRS, serta memperkuat aspek pengaturan, perizinan dan pengawasan.

Dian mengatakan, arah kebijakan OJK dalam RP2B ini akan berfokus pada tiga aspek, yaitu penguatan permodalan, akselerasi konsolidasi, dan penguatan tata kelola.

Selain menerbitkan RP2B, sebelumnya OJK  telah menerbitkan POJK Nomor 7 Tahun 2024. POJK tersebut ditujukan untuk terus mendorong agar BPR atau BPRS dapat bertumbuh dan berkembang.

OJK pun berupaya untuk terus meningkatkan pengawasan secara optimal mengingat berdasarkan hasil pengawasan, OJK menemukan beberapa kelemahan struktural termasuk fraud, sehingga BPR atau BPR Syariah tersebut harus ditutup demi penyehatan sistem perbankan dan pelindungan konsumen.

POJK 7/2024 yang berlaku sejak diundangkan pada 30 April 2024 mengatur aspek kelembagaan BPR atau BPR Syariah mulai dari pendirian, kepemilikan, kepengurusan, jaringan kantor, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, hingga pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham.

OJK meluncurkan peta jalan BPR dan BPRS melalui POJK 7/2024, berikut rinciannya: 

1. Kesempatan bagi BPR dan BPR Syariah untuk memperluas akses permodalan melalui aksi penawaran umum efek melalui pasar modal;
2. Kebijakan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan termasuk kewajiban konsolidasi bagi BPR dan BPR Syariah yang berada dalam kepemilikan Pemegang Saham Pengendali yang sama. Kebijakan tersebut diharapkan dapat secara cepat memperkuat permodalan, memastikan kecukupan infrastruktur teknologi informasi, memperkuat tools penerapan manajemen risiko dan tata kelola, sehingga dapat mendorong penguatan daya saing industri BPR dan BPR Syariah.
3. Semangat efisiensi lembaga jasa keuangan yang memperkenankan Lembaga Keuangan Mikro untuk melakukan aksi penggabungan dengan BPR atau BPR Syariah.
4. Penyempurnaan aspek kelembagaan lain seperti jaringan kantor untuk mengakomodir arah pengembangan dan penguatan BPR dan BPR Syariah.