Pajak Miliarder California Disebut Kuda Troya, Bisa Sasar Semua Warga?

California dikenal memiliki sistem penerimaan pajak penghasilan yang sangat bergantung pada kelompok berpenghasilan tinggi. Menurut Hoover Institution, sekitar 40–50 persen penerimaan pajak penghasilan pribadi negara bagian tersebut dalam beberapa tahun terakhir berasal dari 1 persen rumah tangga terkaya. Artinya, kondisi keuangan pemerintah California sangat dipengaruhi oleh pendapatan kelompok kecil masyarakat tersebut.

Ketergantungan ini bisa menjadi keuntungan ketika pasar saham sedang naik. Pada 2021, misalnya, kelompok 1 persen teratas membayar pajak penghasilan pribadi lebih dari US$60 miliar atau sekitar Rp1.000 triliun, dengan asumsi kurs Rp16.700 per dolar AS. Namun, situasinya bisa berbalik ketika pasar saham mengalami penurunan tajam. Pemerintah California berisiko kehilangan sebagian besar penerimaan pajaknya ketika keuntungan investasi dan pendapatan kelompok terkaya ikut merosot.

Kondisi tersebut membuat pemerintah menghadapi tantangan dalam menjaga kestabilan anggaran. Ketika penerimaan pajak berkurang, pemerintah tetap harus membiayai berbagai kebutuhan publik, termasuk layanan kesehatan dan pendidikan. Inilah salah satu alasan mengapa gagasan untuk mengenakan pajak atas kekayaan miliarder mulai mendapatkan perhatian.

Prop 40 mengusulkan pajak satu kali sebesar 5 persen atas total aset penduduk California yang memiliki kekayaan lebih dari US$1 miliar. Jika dikonversikan dengan asumsi kurs Rp16.700 per dolar AS, batas kekayaan tersebut setara dengan sekitar Rp16,7 triliun. Kebijakan ini berbeda dari pajak penghasilan biasa karena perhitungannya berfokus pada kekayaan yang dimiliki seseorang, bukan sekadar uang yang diterima dari gaji atau bisnis.

Serikat pekerja Service Employees International Union–United Healthcare Workers West menjadi salah satu pihak yang mendorong kebijakan tersebut. Mereka memperkirakan pajak miliarder ini berpotensi menghasilkan penerimaan hingga US$100 miliar atau sekitar Rp1.670 triliun. Dana tersebut diharapkan bisa membantu mengimbangi pemangkasan anggaran federal untuk layanan kesehatan.

Meski demikian, ada persoalan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak kekayaan. Sebagian aset miliarder gak berbentuk uang tunai, melainkan saham perusahaan atau kepemilikan bisnis yang nilainya bisa berubah setiap saat. Jika aset seperti ini ikut dikenai pajak, pemiliknya mungkin perlu menjual sebagian kepemilikan atau mencari cara lain untuk memenuhi kewajiban tersebut. Pendukung Prop 40 menilai para miliarder masih memiliki kekayaan yang sangat besar setelah membayar pajak. Namun, pihak yang menentang kebijakan ini khawatir beban pajak tersebut dapat memengaruhi keputusan investasi dan perkembangan perusahaan rintisan, terutama di Silicon Valley yang dikenal sebagai pusat industri teknologi.

Istilah kuda Troya digunakan oleh para penentang Prop 40 untuk menggambarkan kekhawatiran bahwa kebijakan yang terlihat hanya menyasar miliarder bisa membuka peluang perubahan aturan di kemudian hari. Kekhawatiran ini berkaitan dengan ketentuan yang memungkinkan badan legislatif California mengubah sejumlah bagian Prop 40 melalui persetujuan dua pertiga anggota parlemen. Namun, perubahan tersebut harus tetap sejalan dengan tujuan undang-undang pajak miliarder 2026.

Pendukung kebijakan menegaskan bahwa sasaran pajak ini memang terbatas pada miliarder. Meski begitu, para penentang mempertanyakan apakah batas tersebut akan tetap dipertahankan apabila kondisi politik dan kebutuhan anggaran negara bagian berubah. Mereka khawatir pemerintah kelak mencari kelompok wajib pajak baru untuk meningkatkan penerimaan.

Perdebatan ini juga berkaitan dengan pengalaman California dalam mengubah aturan yang sebelumnya disetujui melalui pemungutan suara. Menurut laporan CalMatters, terdapat sejumlah kasus ketika badan legislatif mengubah ketentuan dari kebijakan yang telah disahkan pemilih. Dalam beberapa perkara, pengadilan mengizinkan perubahan tersebut, sedangkan dalam perkara lain perubahan justru ditolak.

Pada 1995, Mahkamah Agung California memutuskan bahwa anggota legislatif dapat melakukan perubahan selama perubahan tersebut secara wajar tetap mendukung maksud awal pemilih. Namun, pada 2019, Pengadilan Banding Distrik Ketiga California menolak upaya perubahan terhadap Political Reform Act karena dinilai bertentangan langsung dengan tujuan utama aturan tersebut. Perbedaan putusan ini menunjukkan bahwa ruang perubahan kebijakan tidak selalu sederhana dan dapat bergantung pada penilaian pengadilan.

Meski begitu, kemungkinan pajak kekayaan diterapkan kepada kelompok masyarakat lain gak otomatis berarti Prop 40 akan langsung menyasar seluruh warga. Untuk memperluas pajak melalui aturan terpisah, pemerintah masih harus menghadapi proses politik dan hukum yang berlaku. Karena itu, istilah kuda Troya lebih tepat dipahami sebagai peringatan dari pihak yang menentang, bukan bukti bahwa semua warga California pasti akan dikenai pajak tersebut.

Prop 40 bukan hanya memicu perdebatan di kalangan masyarakat, tapi juga membelah pendapat para pemimpin politik dan pelaku bisnis. Gubernur California Gavin Newsom menentang kebijakan tersebut, sedangkan anggota DPR AS Ro Khanna mendukungnya. Meski mendukung pajak miliarder, Khanna juga menyampaikan keberatan terhadap kemungkinan pengenaan pajak atas kepemilikan saham yang sulit dicairkan atau saham yang memberikan hak suara.

Perbedaan pandangan juga terlihat di kalangan pengusaha teknologi. CEO Nvidia Jensen Huang menyatakan dirinya gak keberatan dengan gagasan pajak miliarder tersebut. Sebaliknya, salah satu pendiri Google, Sergey Brin, dilaporkan menyumbangkan lebih dari US$100 juta atau sekitar Rp1,67 triliun untuk menentang kebijakan pajak kekayaan California.

Para ekonom peraih Nobel yang mendukung Prop 40 memiliki pandangan berbeda mengenai dampaknya terhadap industri teknologi. Dalam surat dukungan mereka, Daron Acemoglu, Abhijit Banerjee, Peter Diamond, Esther Duflo, Paul Krugman, dan Joseph Stiglitz berpendapat bahwa para miliarder telah memperoleh keuntungan besar dari aktivitas ekonomi dan memiliki akses terhadap celah perpajakan tertentu. Mereka menilai pajak kekayaan dapat menjadi langkah awal untuk mendorong kebijakan serupa di wilayah lain.

Kelompok ekonom tersebut juga menyoroti daya tarik California bagi investor teknologi. Mereka menyatakan bahwa negara bagian itu menarik sekitar 80 persen dari seluruh pendanaan modal ventura baru di AS sejak awal 2026, naik dari sekitar 50 persen sebelum 2025. Angka tersebut digunakan untuk mendukung argumen bahwa penerapan pajak miliarder tidak serta-merta membuat industri teknologi kehilangan daya tariknya.

Namun, angka tersebut belum membuktikan bahwa kebijakan pajak kekayaan gak akan memengaruhi investasi pada masa depan. Dampaknya tetap bergantung pada bentuk aturan, cara penghitungan aset, serta keputusan para investor dan pengusaha. Dengan kata lain, perdebatan mengenai pajak ini juga menjadi pertarungan gagasan tentang cara menyeimbangkan penerimaan pemerintah, investasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Perjalanan Prop 40 semakin rumit karena terdapat dua usulan lain, yakni Proposition 41 dan Proposition 42, yang berpotensi membatasi atau membatalkan dampak kebijakan tersebut. Proposition 41 mengusulkan agar pajak baru tunduk pada batas pengeluaran negara bagian yang sudah berlaku. Sementara itu, Proposition 42 ingin melarang pengenaan pajak atas aset keuangan dan properti pribadi selain real estat.

Kehadiran ketiga usulan tersebut membuat pemilih California harus mempertimbangkan lebih dari sekadar apakah miliarder seharusnya membayar pajak lebih besar. Mereka juga perlu memikirkan bagaimana aturan perpajakan akan memengaruhi anggaran pemerintah, investasi, dan kebijakan ekonomi dalam jangka panjang. Setiap pilihan memiliki konsekuensi yang perlu dipahami sebelum menentukan suara.

Survei Public Policy Institute of California pada September 2026 menunjukkan bahwa ketiga usulan tersebut mendapatkan dukungan dari mayoritas pemilih. Meski demikian, Mark Baldassare, direktur survei lembaga tersebut, menilai pendukung Proposition 40 masih memiliki banyak pekerjaan untuk meyakinkan masyarakat. Dukungan awal dalam survei gak otomatis menjamin sebuah kebijakan akan menang dalam pemungutan suara.

Di luar hasil pemungutan suara, keberhasilan Prop 40 juga berpotensi memengaruhi perdebatan perpajakan di wilayah lain. Jika kebijakan ini berhasil diterapkan, pemerintah negara bagian lain mungkin mempertimbangkan pendekatan serupa untuk meningkatkan penerimaan dari kelompok superkaya. Namun, jika kebijakan tersebut menghadapi hambatan besar, perdebatan tentang cara memajaki kekayaan miliarder kemungkinan tetap berlanjut melalui jalur politik yang berbeda.

Perdebatan mengenai Prop 40 memperlihatkan bahwa pajak miliarder bukan sekadar persoalan meminta orang kaya membayar lebih banyak. Ada pertanyaan yang lebih besar mengenai kestabilan anggaran pemerintah, perlindungan investasi, dan batas kewenangan untuk mengubah aturan yang telah disetujui pemilih. Kekhawatiran bahwa pajak ini kelak dapat menyasar kelompok masyarakat lain perlu dipahami sebagai risiko yang diperdebatkan, bukan kepastian yang sudah terbukti. Pada akhirnya, nasib Prop 40 akan bergantung pada keputusan pemilih, ketentuan hukum, serta bagaimana pemerintah California menyeimbangkan kebutuhan pendanaan publik dengan dampaknya terhadap perekonomian.