Jakarta, IDN Times - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengaku tak masalah dengan banyaknya kritikan, soal regulasi ekspor benih lobster. Dia juga menghormati segala pemberitaan media massa.
"Saya tidak anti-terhadap kritik dan menjunjung tinggi demokrasi. Bagi saya, pers adalah kontrol sosial dan pilar keempat demokrasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, tentang Kebebasan Pers," kata Edhy dalam akun Facebook resmi Edhy Prabowo, Kamis (16/7/2020).
Selama tiga periode menjabat anggota DPR dan sembilan bulan menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy mengaku sudah terbiasa dengan kritikan.
Dia juga terbiasa berdiskusi dan bertukar pikiran dengan insan pers, baik pemimpin redaksi maupun tingkat reporter di lapangan. Menurut dia, pers adalah mitra kerjanya.
"Saya tidak mempersoalkan terkait pemberitaan saya di berbagai headline media massa. Andai kata ada persoalan dengan pemberitaan pun, tentu saya akan menyikapi dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Mulai dari hak jawab, hingga pelaporan kepada Dewan Pers," kata politikus Partai Gerindra itu.
Edhy juga mengonfirmasi terkait beredarnya daftar wartawan di sosial media yang dikaitkan dengan pemberitaan KKP. Dia memastikan hal itu tidak dilakukan pihak internal KKP.
Setelah dicek, kata Edhy, ternyata dokumen tersebut terjadi pada masa menteri sebelumnya, Susi Pudjiastuti. Dokumen itu juga telah diaudit penyelenggara negara.
"Sehingga bukan ranah saya untuk menyikapi dokumen tersebut. Saya mengajak kepada seluruh komponen media massa, agar tetap melakukan tugas-tugas jurnalistik sesuai dengan kode etik. Tetap kritis, tapi juga harus objektif, berimbang dan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah. Kritik itu perlu, tapi memberi solusi dan mengedukasi publik, jauh lebih penting," kata dia.
Kebijakan Edhy membuka izin ekspor benih lobster menimbulkan polemik, karena ekspor benih dinilai merusak ekosistem lobster. Edhy dituding memuat kepentingan politis dalam membuat kebijakan tersebut.
Sebab, salah satu perusahaan yang mendapatkan izin ekspor benih lobster diduga milik kader Partai Gerindra. Kendati, Edhy membantah ikut campur dalam pemberian izin ekspor benih lobster perusahaan tersebut.
"Ada orang-orang yang dituduh dekat sama saya, ada orang Gerindra dan sebagainya, bahkan saya sendiri tidak tahu mereka mendaftarnya kapan. Tapi ingat di berita, kan itu hanya dua-tiga orang dan padahal izinnya yang sudah kami keluarkan ada 26," ujar Edhy dikutip dari Antara, Rabu 6 Juli 2020.
Sebanyak 31 perusahaan telah diverifikasi KKP untuk melakukan ekspor benih lobster. Sebelumnya, Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti telah membuka data 26 perusahaan calon pengekspor benih lobster, dalam unggahan di akun Twitternya, @susipudjiastuti.
"KKP/Dirjen Tangkap telah mengeluarkan izin tangkap 26 eksportir bibit lobster. Luar biasa!" tulis Susi pada 1 Juli 2020.
Sementara, saat dihubungi IDN Times, Dirjen Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar membenarkan data yang diungkap Susi tersebut.
"Iya," kata Zulficar, Selasa 7 Juli 2020.
Zulficar menjelaskan, sudah lebih dari 100 perusahaan mendaftar ke KKP melalui tim due dilligence yang dibentuk. Dari jumlah itu, ada 31 perusahaan sudah di-review dan ditetapkan sebagai calon eksportir. Namun, dia tidak menyebut lima perusahaan selain yang disebut Susi.
Berikut daftar 26 perusahaan yang dibbeberkan Susi Pudjiastuti melalui akun Twitter @susipudjiastuti.
1. PT Samudera Bahari Sukses
2. PT Natura Prima Kultur
3. PT Royal Samudera Nusantara
4. PT Grahafoods Indo Pasific
5. PT Aquatic IILautan Rezeki
6. CV Setia Widata
7. PT Agro Industri Nasional
8. PT Alam Laut Agung
9. PT Gerbang Lobster Nusantara
10. PT Global Samudra Makmur
11. PT Sinar Alam Berkilau
12. PT Wiratama Mitra Mulia
13. UD Bali Sukses Mandiri
14. UD Samudera Jaya
15. PT Elok Monica Group
16. CV Sinar Lombok
17. PT Bahtera Damai Internasional
18. PT Indotama Putra Wahana
19. PT Tania Asia Marina
20. CV Nusantara Berseri
21. PT Pelangi Maritim Jaya
22. PT Maradeka Karya Semesta
23. PT Samudra Mentari Cemerlang
24. PT Rama Putra Farm
25. PT Kreasi Bahari Mandiri
26. PT Nusa Tenggara Budidaya.