Pemerintah Ancam Evaluasi Izin Tambang Batu Bara Jika Ogah Hilirisasi
- Pemerintah mendorong hilirisasi batu bara dengan program gasifikasi untuk memproduksi DME sebagai pengganti gas.
- Perusahaan diwajibkan melakukan hilirisasi, jika tidak izinnya bisa ditinjau kembali tanpa pengecualian.
Jakarta, IDN Times - Pemerintan menyatakan pemerintah tengah mendorong hilirisasi di sektor batu bara, termasuk program gasifikasi batu bara untuk memproduksi Dimethyl Ether (DME) sebagai pengganti gas.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, terdapat teknologi baru yang memungkinkan batu bara diolah untuk menghasilkan gas yang dapat digunakan dalam pembuatan pupuk.
"Kita lagi mendorong untuk hilirisasi di sektor batu bara, untuk DME untuk pengganti gas dan ada teknologi untuk batu bara diambil gasnya untuk dibuat pupuk," kata Bahlil dalam BNI Investor Daily Summit 2024, Rabu (9/10/2024).
1. Pemerintah bakal evaluasi izin tambang jika tak lakukan hilirisasi
Terkait dengan perpanjangan izin kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), Bahlil menegaskan seluruh perusahaan diwajibkan untuk melakukan hilirisasi.
Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, pemerintah akan meninjau kembali izin mereka. Dia menekankan aturan tersebut berlaku tanpa pengecualian, termasuk bagi perusahaan yang dimiliki oleh tokoh-tokoh berpengaruh.
"Untuk eks kontrak PKP2B, perpanjangannya semua kita wajibkan hilirisasi. Kalau tidak, izinnya bisa ditinjau kembali," tuturnya.
2. Hilirisasi dilakukan untuk kepentingan rakyat dan negara
Bahlil menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga kedaulatan negara serta kepentingan rakyat. Dia juga berkomitmen untuk terus menjalankan kebijakan tersebut selama sesuai dengan arahan presiden, baik presiden saat ini maupun di masa mendatang.
"Ini nggak main-main dan saya akan konsisten selama itu menjadi perintah bapak presiden, baik presiden sekarang mampu presiden yang akan datang, saya akan eksekusi karena ini menyangkut dengan kedaulatan negara dan kepentingan rakyat, bangsa dan negara," tuturnya.
3. Pemerintah perluas hilirisasi untuk pertumbuhan ekonomi 8 persen
Bahlil menegaskan banyak upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan nilai tambah bagi Indonesia. Dia menjelaskan pemerintah telah menyusun master plan hilirisasi untuk 20 sektor komoditas.
"Apa sih yang menjadi mesin pertumbuhan bagi pemerintahan ke depan untuk bisa mencapai penambahan (pertumbuhan ekonomi) 7 sampai 8 persen? Nah, kami sudah membuat master plan 20 sektor komoditas daripada hilirisasi," paparnya.
Hilirisasi yang akan didorong oleh pemerintah mencakup tidak hanya sektor tambang, tetapi juga sektor perikanan, kehutanan, pertanian, energi dan sumber daya mineral, dan sebagainya.
Bahlil menyebutkan investasi dari rencana hilirisasi tersebut diharapkan mencapai total 618 miliar dolar AS hingga 2040, dan 91 persen dari nilai investasi tersebut akan berasal dari sektor minyak dan gas (migas).
