Pemerintah Bidik Potensi Grey Economy Lewat Pemberian Rekening Gratis
Pemerintah menugaskan BSI dan BRI menjangkau sekitar 30 persen penduduk Indonesia yang belum memiliki rekening bank.
Pembukaan rekening direncanakan gratis, sementara bantuan tunai akan disalurkan secara digital melalui ponsel penerima.
Digitalisasi diharapkan membantu mencatat aktivitas ekonomi abu-abu dan memperluas basis penerimaan negara.
Jakarta, IDN Times - Board of Advisors Prasasti sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengungkap tujuan pemerintah memberikan rekening bank kepada masyarakat yang belum memiliki rekening. Dalam rencana tersebut, dua bank, yakni Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) ditugaskan untuk menjangkau masyarakat yang belum masuk dalam sistem perbankan.
Hashim menyebut, sekitar 30 persen penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank. Menurutnya, kelompok masyarakat tersebut masih berada di luar sektor perbankan sehingga perlu dijangkau melalui digitalisasi ekonomi.
"Saya menghadiri rapat kabinet di mana diputuskan bahwa dua bank, Bank Syariah (Indonesia) dan Bank Rakyat (Indonesia), telah diberi tugas untuk memberikan akun/rekening bank kepada 30 persen penduduk Indonesia," kata Hashim dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di The Ritz-Carlton, Jakarta, Selasa (13/10/2026).
1. Pemerintah ingin jangkau ekonomi abu-abu
Ilustrasi ekonomi. (Magnific.com) Hashim menjelaskan, rencana itu menjadi bagian dari upaya pemerintah menjangkau ekonomi abu-abu atau grey economy, yakni aktivitas ekonomi yang belum sepenuhnya tercatat dalam sistem formal. Dengan semakin banyak masyarakat yang menggunakan layanan perbankan, pemerintah berharap dapat menjangkau lebih banyak aktivitas ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara.
"Jadi salah satu cara untuk menjangkau hal ini dan benar-benar menyerap serta mengumpulkan pendapatan dari ekonomi abu-abu adalah dengan berdigitalisasi," tuturnya.
Untuk itu, pemerintah berencana menggratiskan biaya pembukaan rekening yang selama ini disebut mencapai Rp50 ribu. Melalui kebijakan tersebut, masyarakat bisa memiliki rekening tanpa harus membayar biaya pembukaan.
2. Bantuan tunai bakal disalurkan lewat ponsel
ilustrasi pembagian bansos (IDN Times/Aditya Pratama) Hashim juga memaparkan rencana pemerintah mengubah mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos). Bantuan yang selama ini diberikan dalam bentuk uang tunai kepada keluarga yang membutuhkan nantinya akan disalurkan secara digital melalui ponsel penerima.
Dalam skema yang dia sampaikan, dana bantuan akan dikirim langsung kepada masyarakat melalui sistem yang melibatkan Kementerian Keuangan. Jadi penyaluran bantuan tidak lagi menggunakan uang tunai, melainkan melalui rekening digital masing-masing penerima.
"Semua bantuan tunai tidak akan lagi dalam bentuk uang tunai, melainkan akan dikirim oleh Pak Juda dan Kementerian Keuangan secara langsung kepada masyarakat melalui ponsel (handphone) mereka," ujar Hashim.
3. Pemerintah ingin perluas penerimaan negara
ilustrasi pembayaran pajak motor (IDN Times/Arief Rahmat) Melalui mekanisme tersebut, pemerintah berharap penyaluran dana secara digital dapat membantu mencatat aktivitas ekonomi masyarakat yang sebelumnya belum terdata dalam sistem formal, sehingga berpotensi memperluas basis penerimaan negara.
"Dari sinilah pemerintah berharap bisa mendapatkan lebih banyak pendapatan negara," kata Hashim.
