Pemerintah Sebut Tarif Trump Tak Ada Dasar Ilmu Ekonominya

09 Apr 2025, 17:31 WIB

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menandatangani Perintah Eksekutif mengenai rencana tarif Pemerintah pada acara “Make America Wealthy Again”, Rabu, 2 April 2025 (flickr.com/The White House)

Intinya sih...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkritik metode penghitungan tarif impor AS yang sulit dipahami oleh para ekonom.
Kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump dinilai transaksional dan tidak berlandaskan pada teori ekonomi, fokus utamanya adalah menutup defisit perdagangan AS.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menilai kenaikan tarif impor Amerika Serikat (AS) terhadap 60 negara diterapkan dengan metode penghitungan yang sulit dipahami, bahkan oleh para ekonom sekalipun.

Hal itu disampaikan dalam Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Prabowo Subianto di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

"Tarif resiprokal yang disampaikan oleh Amerika terhadap 60 negara menggambarkan cara penghitungan tarif tersebut yang saya rasa semua ekonom yang sudah belajar ekonomi tidak bisa memahami," kata dia, dikutip Rabu (9/4/2025).

1. Kebijakan Trump dilihat murni karena defisit dagang

ilustrasi ekspor-impor (IDN Times/Aditya Pratama)

Sri Mulyani menyatakan kebijakan tarif yang diterapkan Presiden AS Donald Trump lebih bersifat transaksional dan tidak lagi berlandaskan pada teori ekonomi karena fokus utamanya adalah menutup defisit perdagangan AS.

"Menutup defisit itu artinya saya (AS) tidak ingin tergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual kepada orang lain. Itu is purely transactional, enggak ada landasan ilmu ekonominya," ujar dia.

2. Sri Mulyani berkelakar ilmu ekonomi jadi tak berguna

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Selasa (18/3/2025). (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Sri Mulyani berkelakar, dalam kondisi saat ini, ilmu ekonomi yang dipelajari oleh para akademisi, termasuk yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), kurang relevan dalam menjelaskan arah kebijakan perdagangan AS.

"Jadi teman-teman, ini ada ISEI di sini, mohon maaf tidak berguna Pak ilmunya hari-hari ini," kata dia.

3. Prabowo siap genjot pembelian produk dari Amerika

Presiden Prabowo Subianto dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025). (YouTube/Sekretariat Presiden)

Presiden Prabowo Subianto menyadari alasan Presiden AS Donald Trump menerapkan kebijakan tarif resiprokal, yakni karena surplus perdagangan Indonesia terhadap AS yang mencapai 17 miliar dolar AS.

Namun, dia menegaskan Indonesia memiliki strategi dan kiat negosiasi yang cukup kuat untuk merespons kebijakan tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Prabowo dalam sesi tanya jawab bersama pelaku ekonomi dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Selasa.

"Dalam kita negosiasi, kita juga bukan tidak punya kiat-kiat yang cukup meyakinkan. Sebagai contoh, surplus kita 17 miliar dolar sama Amerika. Benar? itu yang jadi masalah bagi mereka kan," kata dia.