Pemerintah Tak Mau Lagi Dana Mengendap di BI, Menkeu: Bagi ke Rakyat

Menkeu berkomitmen untuk menyisir anggaran mengendap dialihkan untuk berbagai program yang langsung berdampak pada masyarakat. Salah satu prioritas penggunaan dana tersebut untuk menambah alokasi bansos pangan.

Pemerintah memberikan bansos pangan berupa 10 kilogram (kg) beras dan 2 liter minyak goreng per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM). Penyaluran akan dilakukan pada Oktober-November 2025.

“Dua bulan ini masih masa percobaan. Penyaluran akan dilakukan pada Oktober dan November 2025. Kalau dirasa masih kurang, ya kita tambah lagi. Jadi enggak usah takut, saya commit,” ujarnya.

Di samping itu, pemerintah juga telah mengalihkan dana yang sebelumnya mengendap di BI ke lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan total nilai mencapai Rp200 triliun. Purbaya meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ikut memantau penyerapan anggaran.

“Kalau kebanyakan nganggur, tolong dikasih tahu lagi. Jangan kayak kemarin-kemarin, sudah mau runtuh ekonominya, baru kita tahu,” ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) per Agustus baru mencapai Rp686 triliun. Jumlah ini setara 59,1 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp1.160,1 triliun.

Namun bila dibandingkan dengan proyeksi (outlook) akhir tahun, realisasi itu setara 53,8 persen dari perkiraan realisasi akhir 2024 sebesar Rp1.090,8 triliun. Realisasi belanja K/L itu terkoreksi sebesar 2,5 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan, perlambatan realisasi belanja K/L disebabkan adanya ketimpangan antara kecepatan pembangunan fisik di lapangan dan proses penyerapan anggaran.

Menurut Luky, banyak proyek fisik yang berjalan lambat, sehingga anggaran yang telah dialokasikan belum bisa dicairkan sesuai jadwal. Hal ini berdampak pada rendahnya serapan belanja negara di sektor-sektor strategis.

“Perlambatan ini utamanya disebabkan oleh gap antara progres pembangunan fisik dengan penyerapan anggaran. Artinya, fisiknya belum selesai, sehingga anggarannya belum bisa dicairkan,” ujar Luky.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemenkeu membentuk tim monitoring khusus yang bertugas mengawal rencana penyerapan dana oleh K/L secara intensif selama tiga bulan terakhir. Tim ini melakukan evaluasi rutin terhadap realisasi anggaran, serta berupaya mengidentifikasi kendala yang dihadapi masing-masing kementerian dan lembaga.

“Intinya, kami berusaha melihat bersama-sama apa saja permasalahan yang dihadapi K/L, lalu kami dampingi dan bantu mencari solusinya,” ucap Luky.

Sebagai informasi, belanja K/L itu digunakan untuk berbagai program, seperti penyaluran bantuan sosial berupa Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) untuk 96,7 juta peserta, Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), serta Kartu Sembako untuk 18,3 KPM, serta Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang diterima oleh 12,2 juta siswa