Penyediaan Rumah Subsidi Berpotensi Serap 2,5 Juta Tenaga Kerja
- Pemerintah menargetkan pembangunan 350 ribu unit rumah subsidi pada 2025. Angka itu disebut sebagai yang tertinggi dalam sejarah program perumahan subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
- Kementerian PKP menjalin kerja sama dengan sejumlah lembaga dan pihak swasta guna memperluas cakupan program rumah subsidi. Kolaborasi juga dilakukan dengan Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan Koperasi Merah Putih.
Jakarta, IDN Times - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pembangunan rumah subsidi tidak hanya berdampak pada angka pemenuhan kebutuhan hunian, tetapi juga menyentuh langsung aspek ekonomi masyarakat.
"Satu unit rumah subsidi dapat menyerap lima tenaga kerja. Jika tahun depan mencapai 500 ribu unit, itu artinya ada 2,5 juta lapangan kerja langsung," kata dia dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (25/7/2025).
Angka tersebut belum termasuk keterlibatan sekitar 183 industri turunan seperti toko bangunan, logistik, dan usaha kecil sekitar proyek.
1. Program rumah subsidi ditarget sentuh 350 ribu unit tahun ini
Pemerintah menargetkan pembangunan 350 ribu unit rumah subsidi pada 2025. Angka itu disebut sebagai yang tertinggi dalam sejarah program perumahan subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Maruarar menyampaikan pada semester pertama tahun ini, realisasi pembangunan telah meningkat 44 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
"Dengan sinergi semua pihak, target ini bisa tercapai," kata pria yang akrab disapa Ara itu.
2. Perluasan jangkauan lewat kerja sama lintas sektor
Kementerian PKP menjalin kerja sama dengan sejumlah lembaga dan pihak swasta guna memperluas cakupan program rumah subsidi. Selain menggandeng BNI dan BP Tapera, kolaborasi juga dilakukan dengan Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan Koperasi Merah Putih.
Pemerintah juga mengajak perbankan nasional agar lebih proaktif, termasuk dalam penyediaan rumah bagi tenaga migran dan petani.
BNI menjadi salah satu mitra strategis dengan kontribusi sebesar 5,71 persen terhadap total kuota nasional FLPP tahun ini. Bank tersebut menyatakan komitmennya untuk menyalurkan hingga 40 ribu unit rumah subsidi bagi segmen petani dan pekerja migran.
Baru-baru ini, telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian PKP, BNI, dan BP Tapera untuk alokasi KPR FLPP sebanyak 25 ribu unit pada 2025, naik dari kuota sebelumnya yang sebesar 10.750 unit.
3. Rumah subsidi ditegaskan sebagai hak rakyat
Pemerintah menyatakan komitmennya dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui skema subsidi. Itu sebagai salah satu prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
“Pemerintah hadir bukan sekadar membangun fisik, tapi membangun harapan. Rumah subsidi bukan hadiah, tapi hak rakyat yang harus dipenuhi negara,” tambahnya.
