Miliarder Dunia Jeff Bezos Minta Pajak Kelas Menengah Dihapus
- Jeff Bezos mengusulkan penghapusan pajak penghasilan federal bagi kelompok berpendapatan rendah hingga sebagian kelas menengah, karena kontribusi mereka dinilai kecil namun bebannya besar.
- Data Tax Foundation menunjukkan 1% wajib pajak berpendapatan tertinggi menyumbang sekitar 38–40% penerimaan pajak penghasilan federal 2023, sedangkan separuh terbawah sekitar 3%.
- Meski pajaknya lebih rendah, keluarga berpenghasilan rendah tetap tertekan inflasi dan biaya hidup; wacana keringanan pajak memicu debat tentang keadilan, penerimaan negara, dan pajak orang kaya.
Pernyataan terbaru dari pendiri Amazon, Jeff Bezos, kembali menarik perhatian publik. Kali ini, ia mengusulkan agar masyarakat dengan penghasilan rendah hingga sebagian kelas menengah gak lagi dikenai pajak penghasilan federal di Amerika Serikat. Menurut miliarder dunia itu, pajak yang dibayarkan kelompok tersebut hanya memberikan kontribusi kecil terhadap penerimaan negara, tapi dampaknya cukup besar bagi kondisi keuangan mereka.
Usulan tersebut langsung memicu perdebatan karena menyangkut keadilan sistem perpajakan dan pembagian beban pajak di tengah masyarakat. Di sisi lain, gagasan ini muncul ketika banyak keluarga masih menghadapi tekanan akibat tingginya biaya hidup dan inflasi. Meski baru sebatas pandangan pribadi, pendapat Bezos ikut membuka diskusi mengenai apakah sistem pajak saat ini benar-benar sudah berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan.
1. Jeff Bezos ingin pajak penghasilan untuk kelompok bawah menjadi nol
ilustrasi pekerja, nakes di Amerika Serikat (pexels.com/Laura James) Jeff Bezos menyampaikan bahwa kelompok dengan pendapatan terbawah seharusnya gak lagi membayar pajak penghasilan federal. Dalam wawancaranya dengan CNBC, ia menilai kelompok ini hanya menyumbang sekitar 3 persen dari total penerimaan pajak penghasilan federal sehingga manfaat yang diterima pemerintah relatif kecil dibandingkan beban yang dirasakan masyarakat. Karena itulah ia menilai kebijakan tersebut layak untuk dievaluasi kembali.
Sebagai contoh, Bezos menyinggung seorang perawat yang berpenghasilan sekitar 75 ribu dolar AS, atau sekitar Rp1,22 miliar per tahun. Menurutnya, tenaga kesehatan seperti itu seharusnya gak perlu mengirim sebagian penghasilannya kepada pemerintah pusat. Ia bahkan mengatakan, pemerintah semestinya memberikan apresiasi kepada pekerja tersebut, bukan membebani mereka dengan pajak penghasilan. Walaupun begitu, Bezos gak menjelaskan secara rinci bagaimana usulan tersebut dapat diterapkan melalui proses legislasi.
2. Data menunjukkan beban pajak memang berbeda antar kelompok pendapatan
ilustrasi pajak (vecteezy.com/Suriyawut Suriya) Berdasarkan data Tax Foundation yang mengacu pada statistik Internal Revenue Service (IRS), kelompok 1 persen wajib pajak dengan pendapatan tertinggi membayar sekitar 38 persen hingga hampir 40 persen dari seluruh penerimaan pajak penghasilan federal pada tahun pajak 2023. Sementara itu, separuh wajib pajak dengan pendapatan terendah hanya menyumbang sekitar 3 persen. Perbedaan ini menunjukkan sebagian besar penerimaan pajak penghasilan memang berasal dari kelompok berpendapatan tinggi.
Data yang sama menunjukkan rumah tangga yang masuk kelompok 1 persen memiliki pendapatan minimal 676 ribu dolar AS, atau sekitar Rp11,02 miliar per tahun. Sebaliknya, kelompok separuh terbawah memiliki pendapatan kotor yang disesuaikan sekitar 54 ribu dolar AS, setara kurang lebih Rp880 juta per tahun.
Rata-rata tarif pajak penghasilan kelompok 1 persen mencapai 26,3 persen, sedangkan kelompok separuh terbawah sekitar 3,7 persen atau rata-rata membayar 913 dolar AS (sekitar Rp14,9 juta) dalam setahun. Menurut Erica York, Wakil Presiden Kebijakan Pajak Federal di Tax Foundation, sekitar 40 persen wajib pajak terbawah bahkan pada dasarnya sudah gak membayar pajak penghasilan setelah memperhitungkan berbagai kredit pajak yang dapat dikembalikan.
3. Banyak keluarga tetap kesulitan meski pajaknya relatif kecil
ilustrasi pejalan kaki di Amerika Serikat (pexels.com/Ahmer Qureshi) Walaupun beban pajak kelompok berpenghasilan rendah tergolong lebih kecil dibandingkan kelompok kaya, bukan berarti kondisi ekonomi mereka lebih ringan, lho. Kenaikan harga kebutuhan sehari-hari, inflasi, hingga biaya hidup yang terus meningkat membuat banyak keluarga tetap mengalami tekanan finansial. Akibatnya, pengeluaran bulanan terasa semakin berat meskipun kewajiban pajaknya gak sebesar kelompok berpendapatan tinggi.
Fenomena ini sering disebut sebagai K-shaped economy, yaitu kondisi ketika kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi terus menikmati kenaikan aset dan pendapatan, sementara kelompok berpenghasilan rendah maupun sebagian kelas menengah justru semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.
Riset dari Federal Reserve Bank of New York juga menunjukkan bahwa berakhirnya berbagai bantuan pada masa pandemi memperlebar kesenjangan tersebut. Harga bahan bakar yang meningkat belakangan juga lebih membebani kelompok berpendapatan rendah karena proporsi pengeluaran mereka untuk transportasi relatif lebih besar. Kondisi inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa usulan pengurangan pajak kembali mendapat perhatian.
4. Usulan Bezos bukan satu-satunya gagasan soal keringanan pajak
ilustrasi Amerika Serikat (unsplash.com/goodrich kingrey) Gagasan mengurangi beban pajak bagi masyarakat berpenghasilan rendah ternyata bukan hal yang sepenuhnya baru. Beberapa anggota parlemen Amerika Serikat juga telah mengajukan berbagai rancangan kebijakan dengan tujuan memberikan ruang finansial yang lebih besar kepada keluarga pekerja. Artinya, wacana mengenai keringanan pajak memang sudah menjadi pembahasan dalam dunia politik Amerika.
Salah satunya datang dari Senator Cory Booker melalui usulan Keep Your Pay Act. Rancangan tersebut mengusulkan agar 75 ribu dolar AS pertama dari pendapatan keluarga, atau sekitar Rp1,22 miliar, dibebaskan dari pajak penghasilan federal, dengan skema keringanan yang disesuaikan bagi wajib pajak lajang maupun kepala keluarga.
Booker menyampaikan bahwa kebijakan tersebut dapat membantu masyarakat memiliki lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menghadapi keadaan darurat, atau merencanakan masa depan. Namun, hingga kini usulan tersebut masih berupa rancangan yang harus melalui proses pembahasan sebelum dapat diterapkan.
5. Perdebatan soal pajak orang kaya masih terus berlangsung
ilustrasi mobil mewah, kaya raya (pexels.com/ata ataer) Meski banyak pihak mendukung pengurangan pajak bagi kelompok berpenghasilan rendah, perdebatan mengenai pajak untuk orang kaya belum menemukan titik temu. Sebagian ekonom berpendapat bahwa kelompok kaya memang sudah membayar porsi pajak penghasilan yang sangat besar sehingga kenaikan pajak dikhawatirkan mengurangi investasi dan aktivitas ekonomi. Menurut Thomas Savidge, peneliti di American Institute for Economic Research, beban pajak yang lebih tinggi terhadap kelompok kaya dapat mengurangi tabungan dan investasi yang berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain, ada pula pihak yang menilai sistem perpajakan belum sepenuhnya adil. Analisis dari Yale University Budget Lab menunjukkan sebagian orang kaya mampu membayar tarif pajak efektif yang jauh lebih rendah karena memanfaatkan berbagai ketentuan dalam sistem perpajakan, meski besarannya berbeda-beda pada setiap individu.
Selain itu, sejumlah kelompok pemerhati kebijakan pajak juga menilai masyarakat berpendapatan rendah mengalokasikan porsi penghasilan yang lebih besar untuk membayar pajak konsumsi di tingkat negara bagian maupun lokal. Karena itulah perdebatan mengenai siapa yang seharusnya menanggung beban pajak lebih besar diperkirakan masih akan terus berlangsung.
Usulan Jeff Bezos agar kelompok berpenghasilan rendah hingga sebagian kelas menengah dibebaskan dari pajak penghasilan federal menjadi salah satu topik ekonomi yang paling banyak dibicarakan di Amerika Serikat. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dibandingkan tambahan penerimaan negara yang relatif kecil.
Namun, usulan ini juga memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara penerimaan pajak, keadilan sistem perpajakan, dan kebutuhan pembiayaan negara. Pada akhirnya, keputusan mengenai perubahan aturan pajak tetap berada di tangan pembuat kebijakan. Sementara itu, perdebatan mengenai siapa yang seharusnya membayar pajak lebih besar kemungkinan masih akan terus berlanjut seiring berkembangnya kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal di masa depan.
