Pertamina Bantah Pinjam Tangan Pemerintah buat Hambat BBM SPBU Swasta

12 Sep 2025, 15:40 WIB

WhatsApp Image 2025-09-11 at 20.09.38.jpeg

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri bersama seluruh jajaran direksi Holding dan Subholding Pertamina, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Kamis (11/9). (Dok. Pertamina)

Intinya sih...

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menegaskan isu yang menyebut Pertamina diduga meminjam tangan Kementerian ESDM untuk menghambat impor dan kuota BBM bagi SPBU swasta, tidak benar
Pertamina mendapat kuota sesuai aturan yang telah ditetapkan BPH Migas dan Kementerian ESDM.
Pertamina akan bekerja keras agar produk yang dihasilkan dari kilang-kilang semakin unggul dan dipercaya oleh masyarakat. Kejadian di lapangan menjadi bahan introspeksi besar bagi perusahaan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyoroti isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta. Dia menyebut, terdapat sindiran dari masyarakat bahwa kelangkaan tersebut terjadi karena Pertamina tidak rela jika masyarakat lebih memilih mengisi BBM di SPBU swasta ketimbang di SPBU Pertamina.

Mufti mempertanyakan kebenaran isu yang menyebut Pertamina diduga meminjam tangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menghambat impor dan kuota BBM bagi SPBU swasta.

"Itu betul tidak Pak? Yang katanya Pertamina meminjam tangannya ESDM untuk bagaimana menghambat importasi terhadap SPBU swasta," katanya saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI dan Pertamina pada Kamis, dikutip Jumat (12/9/2025).

1. Pertamina tegaskan tidak benar

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri mengatakan Pertamina secara konsisten memberikan kontribusi pada penerimaan negara dalam bentuk pajak, dividen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). (Dok. Pertamina)

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menegaskan, isu yang beredar tidak benar. Dia memastikan Pertamina tidak pernah memanfaatkan Kementerian ESDM untuk menahan kuota BBM bagi SPBU swasta.

"Tentang tanggapan yang beredar bahwa Pertamina seperti yang disampaikan Pak Mufti tadi, Pertamina meminjam tangan ESDM untuk tidak memberikan alokasi kuota BBM di SPBU swasta, saya sampaikan di sini bahwa itu sama sekali tidak benar," ujarnya.

Pertamina sebagai badan usaha penyalur energi juga mendapat kuota sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) maupun regulasi dari Kementerian ESDM.

2. Pertamina pastikan perbaiki kualitas produk

Pengecekan TBBM Ampenan. (dok. Pertamina)

Pertamina, kata Simon, akan bekerja keras agar produk yang dihasilkan dari kilang-kilang semakin unggul dan dipercaya oleh masyarakat. Menurutnya, sejumlah kejadian yang terjadi di lapangan menjadi bahan introspeksi besar bagi perusahaan.

"Tentunya beberapa kejadian yang telah terjadi di lapangan ini menjadi introspeksi yang sangat besar bagi kita. Dan tentunya kita tidak tinggal diam, kita juga akan terus bekerja keras," ujar dia.

3. Tekankan tata kelola dan mitigasi risiko

Penggunaan kendaraan bermotor mengisi Pertamax Green 95 di SPBU Pertamina 44.552.11 di Jalan Kyai Mojo No.52, Bener, Tegalrejo, Yogyakarta, Sabtu (9/8/2025) siang. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

Simon menyampaikan, Pertamina telah melakukan perbaikan tata kelola. Tim manajemen risiko setiap hari mencatat sekitar 14 daftar risiko (risk register) yang kemudian dimasukkan ke seluruh subholding.

"Kemudian di seluruh subholding kita, kita masukkan langkah-langkah strategis, guiding principles, yang akhirnya kita wujudkan untuk langkah-langkah supaya memitigasi hal ini di lapangan," ujarnya.