Pertamina Dorong Transparansi Data  Lewat Sistem Digitalisasi

Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo memaparkan bahwa inisiatif untuk digitalisasi perpajakan sudah dimulai sejak 2018 awal, ditandai dengan implementasi e-Faktur Host-to-Host Pajak Pertambahan Nilai untuk seluruh transaksi penjualan dan pembelian Pertamina.

Dia juga mengatakan sistem ini dibangun bersama-sama dan secara matang, tinggal mengikuti tahapan yang sudah dibuat. Hari ini merupakan kesepakatan kerja sama lanjutan digitalisasi integrasi pajak yang berupa bukti potong dan bukti pungut untuk pajak penghasilan perusahaan (E-bupot) P2PPh.

Dalam kesempatan itu, Nicke Widyawati juga mengatakan kerja sama yang bersejarah itu mendatangkan sejumlah manfaat bagi kedua belah pihak. Dengan sistem ini, penyelesaian potensi selisih perpajakan dapat dilakukan dengan lebih cepat. 

"Sistem ini juga mengurangi beban cost of collection," kata Nicke dalam acara yang juga dihadiri oleh Acara ini dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, Direktur Utama BUMN.

Suryo Utomo mengatakan bahwa pajak merupakan sebuah keniscayaan karena untuk membangun negera ini menjadi lebih baik. 

"Ini merupakan langkah awal yang besar, sebagai contoh juga bahwa kita harus patuh terhadap pajak," ucap Suryo.

Nicke juga menambahkan bahwa sistem ini akan menekan angka korupsi dalam jajaran Pertamina karena segala transaksi dapat terpantau dengan jelas. 

" Nantinya udah tidak ada lagi ruang ruang untuk bernegoisasi bagi oknum yang tidak bertanggung jawab, semua bisa termonitor," ucap Nicke.

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb