Pertamina Patra Niaga Antisipasi Intervensi Pengadaan Energi

Roberth mengatakan, perusahaan mengantisipasi gangguan dan intervensi dari pihak tertentu dalam proses pengadaan dan distribusi energi. Pihaknya mengambil sejumlah langkah untuk mencegah tindakan pihak yang tidak bertanggung jawab dalam proses pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG, termasuk distribusinya.

Perusahaan juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kepolisian. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan proses pengadaan dan distribusi berjalan transparan, akuntabel, berintegritas, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Pertamina Patra Niaga mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif dalam rangka mengeliminir adanya tindakan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," ujar dia.

Pertamina Patra Niaga tetap membuka kerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam bentuk kemitraan maupun sebagai penyedia barang dan jasa. Kerja sama tersebut harus mengikuti pedoman dan aturan yang berlaku di perusahaan.

Pertamina Patra Niaga juga meminta masyarakat yang mengetahui adanya informasi terkait gangguan atau intervensi terhadap perusahaan untuk melaporkannya melalui Pertamina Contact Center 135.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan stok BBM nasional selalu berada di atas standar minimum 20 hari. Menurutnya, batas tersebut menjadi standar minimum nasional untuk menjaga ketersediaan BBM.

Bahlil juga mengingatkan agar informasi mengenai kondisi stok BBM disampaikan secara benar dan tidak menimbulkan informasi yang tidak jelas. Menurutnya, dalam kondisi seperti sekarang, pemerintah perlu memikirkan cara memastikan kebutuhan energi domestik setiap negara tetap terpenuhi.

"Saya akan selalu mengumumkan bahwa stok BBM kita itu selalu di atas standar minimum nasional 20 hari. Memang standar minimum nasional kita seperti itu," kata Bahlil dalam acara Universitas Hasanuddin di Hotel Four Seasons, Jakarta, Senin (14/9/2026).