Pindah Duluan, Begini Bentuk Kantor Kementerian PUPR di IKN

26 Okt 2023, 12:50 WIB

Ilustrasi IKN (Dok. Kementerian PUPR)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menjadi instansi pemerintah pusat yang pindah duluan ke ibu kota negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Untuk itu, pemerintah mulai mempersiapkan pembangunan gedung dan kawasan kantor untuk aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian PUPR.

Dikutip dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, setidaknya ada dua paket pekerjaan proyek yang telah dibuka tendernya untuk mencari kontraktor yang akan membangun gedung dan kawasan kantor Kementerian PUPR di IKN.

1. Kawasan Kantor Kementerian PUPR Wing 1

Kawasan Kantor Kementerian PUPR Wing 1. (dok LPSE Kementerian PUPR)

Kawasan Kantor Kementerian PUPR Wing 1 berada di sebelah timur lapangan upacara Kawasan Istana Kepresidenan. Kawasan ini memiliki total luas 3,17 hektare, berbatasan dengan kantor Kementerian PUPR Wing 2, Kementerian Keuangan dan BPS di sisi utara.

Di sisi timur, letaknya berbatasan dengan hunian vertikal kepadatan sedang dan zona campuran kepadatan sedang. Kemudian, di sisi selatan berbatasan dengan kementerian kelompok II dan Kementerian BUMN. Sedangkan di sisi barat berbatasan dengan lapangan upacara Kawasan Istana Kepresidenan dan Kemenko.

2. Kawasan Kantor Kementerian PUPR Wing 2

Kawasan Kantor Kementerian PUPR Wing 2. (dok LPSE Kementerian PUPR)

Kawasan Kantor Kementerian PUPR Wing 2 memiliki total luas 4,86 hektare, berbatasan dengan Kementerian Keuangan dan BPS di sisi utara. Kemudian, berbatasan dengan hunian vertikal kepadatan sedang dan zona campuran kepadatan sedang di sisi timur.

Selanjutnya, berbatasan dengan Kantor Kementerian PUPR Wing 1 dan kementerian kelompok II di sisi selatan. Di sisi barat, Kantor Kementerian PUPR Wing 2 berbatasan dengan lapangan upacara Kawasan Istana Kepresidenan dan Kemenko.

3. Menelan biaya Rp2,176 triliun

ilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama)

Kompleks Gedung Wing 1 Kantor Kementerian PUPR ini terdiri dari 1 massa bangunan dan 1 bangunan masjid, menelan biaya Rp695,84 miliar, dengan sumber pendanaan berasal dari APBN tahun anggaran 2023-2024, dilakukan secara kontrak tahun jamak (MYC).

Selanjutnya, Kompleks Gedung Wing 2 Kantor Kementerian PUPR ini terdiri dari 7 massa bangunan, menelan biaya Rp1,48 triliun (Rp1.480.215.000.000), dengan sumber pendanaan berasal dari APBN tahun 2023-2025, dilakukan secara kontrak tahun jamak.

Dengan demikian total biaya yang dibutuhkan untuk dua Kompleks Gedung Wing mencapai Rp2,17 triliun (Rp2.176.055.000.000).

Waktu pelaksanaan Kompleks Gedung Wing 1 ditargetkan selama 360 hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), sedangkan Wing 2 selama 720 hari kalender.