Prabowo Instruksikan Langkah Atasi Kemiskinan Ekstrem

Pejabat yang menerima instruksi ini, yakni:

1. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
5. Menteri Koordinator Bidang Pangan
6. Menteri Dalam Negeri
7. Menteri Sosial
8. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
10. Menteri Agama
11. Menteri Kesehatan
12. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
13. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
14. Menteri Pekerjaan Umum
15. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
16. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
17. Menteri Koperasi
18. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
19. Menteri Ketenagakerjaan
20. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
21. Menteri Kehutanan
22. Menteri Pertanian
23. Menteri Kelautan dan Perikanan
24. Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif
25. Menteri Keuangan
26. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
27. Menteri Badan Usaha Milik Negara
28. Menteri Komunikasi dan Digital
29. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN
30. Menteri Perindustrian
31. Menteri Perdagangan
32. Menteri Perhubungan
33. Menteri Transmigrasi
34. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
35. Kepala Staf Kepresidenan
36. Kepala Badan Pusat Statistik
37. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
38. Kepala Badan Kepegawaian Negara
39. Kepala Badan Pangan Nasional
40. Kepala Badan Gizi Nasional
41. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
42. Kepala Badan Informasi Geospasial
43. Kepala Lembaga Administrasi Negara
44. Panglima Tentara Nasional Indonesia
45. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
46. Para gubernur
47. Para bupati/wali kota

Prabowo menginstruksikan langkah-langkah strategis kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2025, disebutkan pihak-pihak yang terlibat diminta untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing guna mengoptimalkan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Hal tersebut bertujuan memastikan ketepatan sasaran serta integrasi program antarkementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Kemudian yang kedua, Prabowo menginstruksikan untuk melaksanakan optimalisasi program secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang mencakup pngurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Ketiga, Prabowo menginstruksikan untuk menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai dasar dalam menentukan sasaran program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk program sekolah rakyat, sesuai dengan strategi kebijakan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua.

Berdasarkan Inpres tersebut, Prabowo menyatakan pendanaan untuk optimalisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem berasal dari beberapa sumber, yaitu:

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
• Sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Inpres dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Instruksi Presiden tersebut berlaku hingga 31 Desember 2029. Prabowo juga menekankan, seluruh pihak yang menerima instruksi wajib melaksanakan Inpres ini dengan penuh tanggung jawab.