Prabowo Mau Hapus Kuota Impor Imbas Tarif Trump, Industri Baja Teriak

11 Apr 2025, 16:23 WIB

Konferensi pers dampak kebijakan tarif impor resiprokal Amerika Serikat (AS) terhadap industri besi dan baja nasional di Gedung Krakatau Steel, Jakarta, Jumat (11/4/2025). (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Intinya sih...

Presiden Prabowo ingin meningkatkan impor dan menghapus kuota impor untuk memastikan keberlangsungan industri dalam negeri.
IISIA melihat potensi dampak dari penerapan impor tarif resiprokal di AS, dimana China bisa mengalihkan pasar produknya ke Indonesia.
IISIA berharap pernyataan Prabowo soal menghapus kuota impor hanya berlaku untuk AS, karena bisa membahayakan industri lokal jika diberlakukan secara umum.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (Indonesian Iron and Steel Industry Association/IISIA) buka suara soal respons Presiden Prabowo atas kebijakan impor tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan mau meningkatkan impor dan menghapus kuota impor demi memastikan keberlangsungan industri dalam negeri. Hal itu diungkapkan usai Trump memberikan tarif 32 persen atas impor produk dari Indonesia.

IISIA melihat jika kuota impor dibuka, industri dalam negeri bisa terdampak, termasuk industri besi dan baja nasional. Hal itu bisa mengganggu kinerja industri, bahkan bisa memicu efisiensi pekerja adalah pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Yang kita khawatirkan, para industriawan, kalau tidak kita beri perlindungan yang maksimum, industriawan ini dan industri-nya akan tutup, dan terjadi PHK massal,” kata Ketua Umum IISIA, Muhammad Akbar dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (11/4/2025).

1. Perlu waspada banjirnya produk baja China

Ilustrasi pemeriksaan impor barang kiriman oleh Bea Cukai. (dok. Bea Cukai)

IISIA sendiri melihat adanya potensi dampak tidak langsung dari penerapan impor tarif resiprokal di AS. China yang mau dikenakan tarif hingga 145 persen bisa mengalihkan pasar produknya ke negara lain yang proteksi ke industri lokalnya lemah, seperti Indonesia.

Vice Chairman I IISIA, Ismail. Mandry melihat potensi itu bisa membahayakan industri besi dan baja lokal, apalagi produksi besi dan baja China jauh lebih tinggi dibanding Indonesia.

Dia mengatakan, produksi besi dan baja China hampir mencapai 900 juta ton per tahun, sementara kapasitas produksi besi dan baja di Indonesia hanya 20 juta ton per tahun.

“Karena mereka (China) tidak bisa melakukan ekspor ke Amerika, tentu mereka mencari celah di negara-negara yang proteksinya itu lemah,” tutur Ismail.

Jika impor produk besi dan baja banjir di Indonesia, maka tak menutup kemungkinan perusahaan lokal bisa gulung tikar.

“Jika Indonesia membuka kuota, semua perusahaan besi dan baja di sini bisa tutup,” ujar Ismail.

2. IISIA berharap penghapusan kuota impor hanya untuk AS

Ilustrasi impor. (Dok. Kemenkeu)

Oleh sebab itu, IISIA berharap pernyataan Prabowo soal menghapus kuota impor hanya diberlakukan untuk AS.

“Jadi pernyataan dari Presiden ini harapannya, konteksnya itu hanya untuk Amerika, bukan semua negara. Karena jika itu dibuka untuk semua negara, bisa berbahaya bagi industri lokal, industri Indonesia, terutama industri besi dan baja,” ucap Ismail.

3. Industri lokal harus dijaga demi capai target pertumbuhan ekonomi 8 persen

Ilustrasi ekonomi negara dunia (Pixabay.com)

Akbar menyinggung target pertumbuhan ekonomi kabinet Prabowo, yakni 8 persen. Menurutnya, angka itu sulit dicapai jika industri dalam negeri tergerus produk impor. Apalagi, saat ini pelaku industri besi dan baja hanya bisa memenuhi kebutuhan besi dan baja di lokal sebesar 50-60 persen.

"Kalau kita mau state kita adalah negara merdeka, negara mandiri, itu bisa dimulai oleh ketahanan industri baja nasional untuk menciptakan kedaulatan negeri," tutur Akbar.

Dia berharap, pernyataan Prabowo akan diimplementasikan dengan perbaikan tata kelola ekspor dan impor, bukan serta-merta menghapus kuota impor.

"Kalau saya lihat ini momentum untuk membenahi tata niaga impor. Karena kemandirian industri nasional kita hampir tidak ada kalau mau jujur. Industri baja ini kita harapkan, pemerintah berani ambil terobosan untuk me-repositioning tata kelola, ekosistem, rantai pasok baja nasional," ucap Akbar.