Program Food Estate Dinilai Bisa Bersinergi dengan Energi Terbarukan

07 Okt 2020, 21:44 WIB

Presiden Jokowi tinjau food estate di Kalimantan Tengah (Dok. IDN Times/Biro Pers Kepresidenan)

Jakarta, IDN Times – Program Food Estate yang kini digarap pemerintah mendapat dukungan dari banyak pihak. Ketua DPP Pemuda Tani Indonesia, Fary Francis yakin akan terwujudnya swasembada pangan dan energi.

“Program Food Estate harus dapat bersinergi dengan pengembangan energi terbarukan,” kata Fary dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/10/2020).

Ia meminta pemerintah untuk dapat memberikan kepastian kepada masyarakat dan petani yaitu berupa ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan harga terjangkau dan mudah diakses.

1. Food Estate harus menyesuaikan kondisi global dan jangan sampai merugikan rakyat

Program pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah (Dok. Dok. Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)

Guru Besar Universitas Jendral Soedirman Prof Totok Agung menyampaikan banyak hal mengenai pentingnya cadangan pangan di kala pandemik. Salah satunya penguatan cadangan logistik strategis yang dinilai sangat penting untuk menjaga Ketahanan Pangan.

“Untuk menguatkan cadangan logistik kita, maka perlu langkah strategis yang dilakukan. Namun kita harus belajar dari kesalahan masa lalu dan menyesuaikan kondisi global. Jangan sampai langkah yang diambil justru merugikan rakyat,” kata Totok.

2. Food Estate perlu melibatkan berbagai kementerian dan lembaga

Presiden Jokowi tinjau food estate di Kalimantan Tengah (Dok. IDN Times/Biro Pers Kepresidenan)

Wakil ketua Komisi VI DPR RI menilai bahwa ancaman krisis pangan bagi Indonesia semakin terasa kala pandemik ini. Karenanya membuat cadangan logistik pangan saat ini sangat penting. Hekal merujuk amanat UU Pangan No 18 tahun 2012 tentang Pangan.

“Food Estate bisa menjadi jawaban bagi program penyediaan cadangan logistik pangan,” katanya.

Ia berpandangan program Food Estate ini bisa mengkolaborasikan antara Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan serta banyak kementerian dan lembaga lainya. “Karena untuk menghindari krisis pangan dan energi sangat diperlukan kolaborasi semua pihak,” kata Hekal menambahkan.

3. Terkendala pembebasan lahan

Program pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah (Dok. Dok. Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil segera menyelesaikan masalah pembebasan lahan, di area Lumbung Pangan Nasional atau Food Estate.

Orang nomor satu di Indonesia itu juga meminta agar kalkulasi dari proyek lumbung pangan ini dikalkulasi secara matang. Termasuk terkait pembagian jatah pengolahan lahan.

"Tanaman apa yang akan dikembangkan, betul-betul lewat data science lapangan. Sehingga benar-benar tanaman yang ingin kita tanam itu betul-betul sesuai. Kemudian teknologi apa yang akan dipergunakan," jelas Jokowi.

Jokowi juga berencana memperluas lumbung pangan nasional di provinsi-provinsi lainnya seperti Papua, Sumatra Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, pemerintah juga sedang memproses pembangunan lumbung pangan di Kalimantan Tengah dan Sumatra Utara.