Jakarta, IDN Times - PT Pos Indonesia (Persero) membantah pernyataan anggota DPR RI Rieke Dyah Pitaloka yang menyebut Pos Indonesia sedang mengalami krisis keuangan.
“Benarkah Pos bangkrut atau pailit?” Jawabannya, Tidak benar,” kata Direktur Utama Pos Indonesia Gilarsi Wahyu Setijono dalam siaran pers di Jakarta, Senin (22/7).
Ada beberapa alasan yang Gilarsi mengatakan Pos Indonesia tidak bangkrut, apa saja?
Gilirasi membenarkan bahwa diperlukan keterlibatan pemerintah untuk melakukan proses penyehatan Pos Indonesia yang sudah lama tertunda. Dalam rangka penugasan ini Pos Indonesia memikul dua tugas besar yakni: Beban masa lalu sebelum terjadinya liberalisasi. Kedua, penugasan PSO (Public Service Obligation) yang belum mendapatkan kompensasi sesuai dengan tugas yang dipikul.
Selain itu ada jasa yang diberikan Pos Indonesia seperti: Pengantaran / kurir (surat, paket, e-commerce), logistik, jasa keuangan, dan layanan pemerintah seperti PSO, distribusi materai dan lainnya.
“Apakah ada perusahaan yang tidak perlu working capital? Jawabannya, tidak ada. Demikian juga Pos Indonesia. Kami perlu modal kerja untuk mendanai operasi, mendanai tagihan, dan lain-lain,” kata Gilarsi.
Dengan adanya beban kerja yang besar seperti di atas, Gilarsi membantah pernyataan yang menyebut Pos Indonesia meminjam bank untuk gaji karyawan.
“Modal kerja itu dipinjam dari bank. Pinjaman ini unpledged, artinya tidak ada aset yang diagunkan. Membayar gaji termasuk dalam biaya operasi. Tapi bukan berarti pinjam uang untuk bayar gaji. Intinya tidak akan ada bank yang may memberi pinjaman untuk tujuan bayar gaji,” bantahnya.
Gilarsi juga menjelaskan besarnya perputaran uang di Pos per bulan rata-rata sekitar Rp20 triliun karena pos punya jasa keuangan. Selain itu, saat ini Pos Indonesia sedang melakukan transformasi bisnis meliputi semua aspek: bisnis, SDM, penguatan anak usaha, pengembangan produk baru, dan lain-lain.
“Pos mendapat rating A- dari lembaga pemeringkat nasional terkemuka PEFINDO. Bahwa perusahaan struggle dalam menghadapi disrupsi itu tidak unik dan wajar saja,” ucapnya.
Ia juga meminta semua pihak untuk memperhatikan fakta bahwa kondisi perusahaan tidak ada masalah, antara lain bahwa rating korprasi Pos Indonesia adalah A-, rating surat utang jangka menengah A-, hutang lancar, hak karyawan tidak tertunda, kenaikan gaji karena penyesuaian biaya hidup terus diterapkan.
Selanjutnya, semua aset dalam kendali penuh dan tidak ada yang diagunkan, pendapatan yang bersumber dari APBN, PSO, fee distribusi meterai, fee penerimaan setoran pajak, jasa kurir surat dinas mencapai rata-rata sekitar Rp800 miliar per tahun.
Pos Indonesia masih bisa memberikan layanan Pos Universal 6 hari per mingu, Postal Services di luar negeri hanya melayani layanan pos universal tinggal 4-5 hari per minggu, tidak ada PHK karena restrukturisasi, BPJS, iuran pensiun dibayar lancar tidak ada tunggakan sama sekali.