Purbaya Bakal Sita Kapal Penyelundup Pakaian Bekas

Untuk memproses hukum para importir nakal tersebut, Kemenkeu bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti proses penyidikan dan penuntutan sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat agar mereka tidak bisa meloloskan diri dari jerat hukum.

Langkah penguatan sanksi hukum itu juga didukung penuh oleh jajaran instansi lain seperti Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, serta Kementerian Perdagangan selaku lembaga yang menerbitkan regulasi pelarangan komoditas tersebut di pasar domestik.

"Jadi ke depan, pihak-pihak yang melakukan hal ini tidak bisa lepas begitu saja. Hukumannya akan semakin kuat ke depan," ujarnya.

Hingga saat ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai masih melakukan pendalaman untuk memetakan seluruh aktor yang bertanggung jawab atas proses masuknya barang, penimbunan di gudang, hingga jalur distribusinya.

Hal itu termasuk melacak pemilik gudang penampungan yang digerebek di wilayah Kalimantan Barat, serta mengidentifikasi pemilik asli di balik 43 kontainer yang tertangkap di Jakarta baru-baru ini. Penegakan hukum dipastikan berjalan secara transparan dan tanpa tebang pilih.

"Seluruh proses penegakan hukum akan dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tutur Purbaya.

Bea Cukai baru saja merilis hasil penindakan berskala besar terhadap penyelundupan pakaian bekas impor ilegal senilai puluhan miliar rupiah yang diamankan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Kalimantan Barat. Itu dinilai menjadi bukti pengawasan aktif di lapangan.

​Melalui penindakan itu, pemerintah mengimbau seluruh pelaku usaha logistik, ekspedisi, dan perdagangan untuk mematuhi aturan kepabeanan yang berlaku serta tidak menjalankan bisnis secara ilegal.

"Pemerintah akan terus menjaga perbatasan, mengawasi arus barang, dan menegakkan hukum demi melindungi kepentingan nasional, industri dalam negeri, serta masyarakat Indonesia," kata Purbaya.